Page 34 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

kewenangan itu. Namun dalam prakteknya izin atau hak yang diberikan
lembaga pemerintah tidak sedikit yang menjadi pemicu sengketa dan
konflik sumber daya alam dan juga melahirkan regulasi bersifat sektoral.
Pelbagai undang-undang sektoral pembentukannya tidak berlan-
daskan azas-azas yang terdapat dalam UUPA. UUPA terdegradasi men-
jadi UU sektoral yang hanya mengatur pertanahan saja. Hal tersebut
tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUPA. UUPA
seyogyanya menjadi dasar atau rujukan dalam pembentukan peraturan
tentang agraria dan sumber daya alam, sebagaimana terlihat dalam kuti-
pan berikut:

Berhubung dengan segala sesuatu itu maka hukum yang baru
tersebut sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokoknya perlu
disusun di dalam bentuk Undang-undang, yang akan merupakan
dasar bagi penyusunan peraturan lainnya (cetak miring penulis).
Sungguhpun Undang-undang itu formil tiada bedanya dengan
Undang-undang lainnya yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh
Pemerintah dengan persetujuan DPR, tetapi mengingat akan
sifatnya sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria yang baru,
maka yang dimuat di dalamnya hanyalah azas-azas serta soal-
soal pokok dalam garis besarnya saja dan oleh karenanya disebut
Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun pelaksanaannya akan
diatur di dalam berbagai Undang-undang, peraturan-peraturan
pemerintah dan peraturan perundangan lainnya. (Penjelasan
Umum Bagian A.1 UUPA)
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, UUPA memposisikan diri
sebagai dasar atau rujukan bagi penyusunan peraturan lainya, baik dalam
bentuk undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan
perundangan lainnya. Dalam prakteknya tidak demikian, pengaturan
mengenai agraria dan sumber daya alam berdiri sendiri, UUPA tidak lagi
menjadi dasar atau rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan. Hal ini dapat dilihat dalam undang-undang kehutanan,
undang-undang sumber daya air, undang-undang perkebunan,
undang-undang pertambangan mineral dan batubara diatur undang-
udang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di samping
disharmonisasi peraturan perundang-undangan juga diperumit dengan

BAB II Pengaturan Tanah Terlantar 17