Page 38 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Hak Milik mengakibatkann tanahnya kembali ke dalam penguasaan
pemegang Hak Milik. Serta hapusnya Hak Pakai dalam Pasal 55e
dinyatakan bahwa, Hak Pakai hapus karena diterlantarkan, kemudian
Pasal 56 hapusnya Hak Pakai atas tanah negara mengakibatkan tanahnya
menjadi tanah negara, hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan
mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak
Pengelolaan, hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Milik mengakibatkan
tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak Milik. Ketentuan
PP No. 40 Tahun 1996 belum juga mengatur teknis operasional atau
tatacara menertibkan tanah-tanah yang diterlantarkan
4. PP No. 36 Tahun 1998
Sebelum terbitnya PP No. Tahun 1998 pengaturan mengenai
penertiban tanah-tanah terlantar belum diatur secara rinci, kriteria
apa yang dapat dijadikan ukuran bahwa sebidang tanah diterlantarkan
sehingga menjadi tanah terlantar. Pengaturannya masih bersifat abstrak
untuk dapat dijadikan acuan dalam upaya menanggulangi dan penertiban
tanah-tanah terlantar. Ketiadaan aturan seperti: a) apa kreteria tanah
tanah terlantar atau sampai dimana tanah dikatagorikan sebagai tanah
terlantar; b) apa faktor penyebab tanah terlantar; c) bagaimana prosedur
penertiban, sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pada subyek hak; d)
hak atas tanah apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar;
e) bagaimana pendayagunaan tanah terlantar, siapa saja yang berhak
menerima tanah bekas tanah terlantar; f) siapa yang berhak menentukan
tanah terlantar dan bagaimana mekanisme; g) berapa lama jangka waktu
tanah dengan suatu hak dapat dikatagorikan tanah terlantar.

Tidak adanya kriteria yang jelas mengenai tanah terlantar dan
tindakan-tindakan apa yang dapat dikenakan terhadap tanah itu, sehingga
dirasakan sebagai sanksi bagi pemegang hak atau pihak yang mempunyai
hubungan hukum dengan tanah itu, menyebabkan ketentuan hukum
mengenai tanah terlantar tidak dapat diterapkan dengan baik.
Sebab-sebab diterlantarkannya tanah bermacam-macam dan tidak
selalu dapat dipersalahkan kepada pemegang hak, sedangkan keadaan
dan kemampuan para pemegang hak atau pihak yang mempunyai
hubungan hukum dengan tanah itu juga bermacam-macam. Misalnya

BAB II Pengaturan Tanah Terlantar 21