Page 41 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

hak, baru memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai tanah terlantar
apabila kepada pemegang haknya sudah diberikan kesempatan untuk
menggunakan tanah sesuai ketentuan melalui peringatan-peringatan
sesuai dengan tatacara penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
Tindakan terhadap tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah
terlantar menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, bekas
pemegang hak atau pihak yang memperoleh dasar penguasaan atas tanah
yang bersangkutan tidak lagi berhak menggunakan tanah tersebut dan
harus menyerahkannya kepada pihak yang ditunjuk oleh Menteri sebagai
pemegang hak selanjutnya. Kepada bekas pemegang hak atau pihak
yang sudah memperoleh dasar penguasaan atas tanah yang kemudian
dinyatakan sebagai tanah terlantar diberikan ganti rugi sebesar harga
perolehan yang dapat dibuktikan oleh yang bersangkutan, eskalasinya
dilakukan menurut perhitungan yang biasa, karena penentuan harga
ganti rugi ini merupakan sanksi terhadap pemegang hak atau pihak
yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tersebut. Ganti rugi
dibebankan pada pihak yang oleh Menteri ditetapkan sebagai pemegang
hak yang baru atas tanah tersebut.
5. PP No. 11 Tahun 2010

PP No. 36 Tahun 1998 tidak dapat lagi dijadikan acuan penyelesaian
penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, karena masih banyaknya
pemegang hak menelantarkan tanahnya yang akan menimbulkan
kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan
kualitas lingkungan, sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar dengan PP No. 11 Tahun 2010 yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.
Terbitnya PP No. 11 Tahun 2010 dipandang banyak pihak sebagai
langkah progresif untuk mengatasi persoalan tanah terlantar yang terjadi
di Indonesia. Namun kenyataannya tidak mudah untuk menetapkan
39
tanah terlantar, karena adanya perlawanan dari pemegang hak yang

39 Siti Rakhma Mary Herwati, Kumpulan Aturan tentang Pengelolaan Agraria,
(Jakarta: HuMa, 2014, hlm 14.
24 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar