Page 40 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

6. Tanah yang sudah diperoleh penguasaannya, tetapi belum diperoleh
hak atas tanah dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar, apabila
tanah tersebut oleh pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan
tidak dimohon haknya atau tidak dipelihara dengan baik.
Tata cara penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang
meliputi; identifikasi dan dibentuk Panitia Penilai, setelah identifikasi,
diberikan peringatan 3 kali, masing-masing peringatan dengan jeda
waktu 12 bulan. Setelah peringatan ketiga, ketika sedang diusulkan
sebagai tanah terlantar dalam waktu 3 bulan pemegang hak dapat
mengalihkan haknya melalui lelang kepada pihak lain.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 24 Tahun 2002,
identifikasi tanah terlantar dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota, dengan jangka waktu minimal untuk dilakukan
identifikasi ditetapkan sebagai berikut: a) Hak Milik, 5 Tahun; b) Hak
Guna Usaha, 5 Tahun; c) Hak Guna Bangunan, 3 Tahun; d) Hak Pakai,
3 Tahun; e) Hak Pengelolaan, 5 Tahun sejak diterbitkannya sertipikat
hak atas tanah yang bersangkutan
Pengaturan PP ini memuat katogiriasasi tanah terlantar, namun
masih memberi ruang kelonggaran dalam keadaan dan kemampuan para
pemegang hak atau pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan
tanah: Pertama, untuk pemegang hak yang tidak dapat menggunakan
tanahnya sesuai ketentuan yang berlaku karena tidak mempunyai
kemampuan ekonomi (golongan ekonomi lemah) tanahnya tidak akan
dinyatakan sebagai tanah terlantar, melainkan akan dibantu untuk
mendayagunakan tanah itu; Kedua, kapan sebidang tanah menjadi
tanah terlantar, maka diperlukan pernyataan tertulis dari Manteri;
Ketiga, kepada pemegang hak atau pihak yang mempunyai hubungan
hukum dengan tanah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk
menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku
untuk menghidarkan tanahnya dinyatakan sebagai tanah terlantar.
Ruang lingkup PP ini tidak hanya tanah yang telah dilekati
sesuatu hak atas tanah, tetapi meliputi tanah yang sudah diperoleh dasar
penguasaannya oleh orang atau badan hukum tetapi masih berstatus sebagai
tanah negara karena belum diperoleh hak atas tanahnya. Sebidang tanah

BAB II Pengaturan Tanah Terlantar 23