Page 44 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

dapat dilakukan perbuatan hukum atas tanah.
Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan penetapan
tanah terlantar wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak atas benda-
benda di atasnya dengan beban biaya yang bersangkutan, apabila bekas
pemegang hak tidak memenuhi kewajiban maka benda-benda di atasnya
tidak lagi menjadi miliknya, dan dikuasai langsung oleh negara.
Apabila dibadingkan PP No. 36 Tahun 1998 dengan PP No. 11
Tahun 2010 lebih baik mengatur perihal yang sama. Perbadingan di
antara kedua PP tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. Perbadingan PP No. 36 Tahun 1998
dan PP No. 11 Tahun 2010
Perihal PP No. 36 Tahun 1998 PP No. 11 Tahun 2010
Waktu 5 Tahun 3 Tahun
Indentifikasi
Jangka 3x peringatan dengan jeda 3x peringatan dengan jeda
Waktu waktu masing-masing 12 waktu masing-masing 1
Peringatan bulan bulan
Status tanah Dapat dialihkan kepemi- Status quo, tidak boleh
terlantar likannya ada perbuatan hukum atas
tanah tersebut.
Soal ganti Dibebankan pada pihak yang Tanpa ganti rugi, tanah
Rugi oleh Menteri ditetapkan langsung dikuasai negara
sebagai pemegang hak yang
baru atas tanah tersebut.
Pendayagu- Untuk meningkatkan daya Reforma Agraria, Program
naan guna dan hasil guna tanah Strategis Negara dan
sesuai peruntukan tanah yang Cadangan Umum Negara
bersangkutan, dilaksanakan
oleh pemegang hak

6. RPP Tanah Terlantar

RPP tentang perubahan atas PP No. 11 Tahun 2010 yang diajukan
atas prakarsa Kementerian ATR/BPN, hingga saat ini masih belum
disahkan. RPP ini sebagai instrumen pengendalian terhadap tanah yang
berpotensi terlantar belum efektif dapat dimanfaatkan untuk mengatur

BAB II Pengaturan Tanah Terlantar 27