Page 49 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

terhadap hak ulayat menunjukkan adanya kebolehan warga negara,
secara adat untuk memiliki atau menguasai tanah secara kolektif bagi
terpenuhinya kepentingan bersama, namun juga pengakuan hak atas
tanah secara pribadi diperkenankan. 47
Masyarakat adat mengenal hak-hak atas tanah yang meliputi hak
persekutuan yang oleh Van Vollenhoven disebutnya beschikkingsrecht,
hak keuntungan jabatan, hak menarik hasil, hak pakai, hak gadai, dan
hak sewa. Hak persekutuan atas tanah merupakan hak ulayat yang
membolehkan kepada persekutuan dan anggota-anggotanya untuk
menarik keuntungan dari tanah dan segala yang tumbuh dan hidup di
atas tanah itu (mengolah, mendirikan bangunan, menggembala ternak,
mengumpulkan bahan makanan, berburu dan memancing). 48
Jenis-jenis hak atas tanah menurut hukum adat, secara umum
menurut Purbacaraka dan Halim, hak atas tanah adat dapat dibedakan atas
dua bentuk, yaitu: ”hak ulayat” dan ”hak pakai”. Hak ulayat merupakan
hak meramu atau mengumpulkan hasil hutan serta hak untuk berburu.
Pada hak ulayat yang bersifat komunal ini, pada hakekatnya terdapat
pula hak perorangan untuk menguasai sebagian dari obyek penguasaan
hak ulayat tersebut. Untuk sementara waktu, seseorang berhak mengolah
serta menguasai sebidang tanah dengan mengambil hasilnya, tetapi
bukan berarti bahwa hak ulayat atas tanah tersebut menjadi terhapus
karenanya. Hak ulayat tetap melapisi atau mengatasi hak pribadi atau
perseorangan tersebut. Hak ulayat baru pulih kembali bila orang yang
bersangkutan telah melepaskan hak penguasaannya atas tanah ulayat
tersebut. Sementara hak pakai membolehkan seseorang untuk memakai.
sebidang tanah bagi kepentingannya, biasanya terhadap tanah sawah dan
ladang yang telah dibuka dan dikerjakan terus-menerus dalam waktu
yang lama. Sementara Van Dijk membagi tiga bentuk hak-hak atas tanah
adat yaitu, hak persekutuan atau pertuanan, hak perorangan, dan hak

47 Ni’matul Huda, Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas
Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 7 April 2000,
hlm 108.
48 Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam
Membangun Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei
2013, hlm 327.
32 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar