Page 51 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

2 musim atau lebih akan kembali menjadi padang atau tanah tanpa
pemilik.
Dari pengertian tanah terlantar menurut hukum adat ini, maka
tanah dikatakan telah diterlantarkan kalau kriterianya adalah tanah telah
dengan sengaja tidak dikerjakan oleh penggarapnya/pemiliknya dalam
waktu tertentu, sehingga kemudian menjadi belukar kembali. Untuk
menentukan sudah diterlantarkan tidak digantungkan pada jangka waktu
tertentu tetapi hanya dengan melihat kenyataan jika tanah dibiarkan
membelukar kembali karena sudah tidak untuk ditanami kembali maka
hal ini sudah dapat dikualifikasi sebagai telah diterlantarkan. Jadi
51
menurut hukum adat, tanah terlantar lebih mengarah pada keadaan fisik
tanah yang sudah tidak produktif dan tidak bertuan, namun secara yuridis
tidak jelas kedudukannya karena tidak disebutkan siapa yang berwenang
untuk menetapkan suatu bidang tanah adalah terlantar. Melihat adanya
konsekuensi berupa kembalinya tanah kepada hak ulayat atau masyarakat
adat, maka pada umumnya dalam masyarakat hukum adat yang berhak
menyatakan tanah terlantar adalah ketua masyarakat adatnya.
Ketentuan-ketentuan hukum adat tentang kreteria tanah terlantar
memang sangat beragam. Apabila melihat penjelasan di atas kriteria
pembatasan waktu mengenai terlantarnya suatu bidang tanah yaitu antara
3 dan 30 Tahun. Kriteria pembatasan waktu dalam sistem hukum adat
dilihat hanya pada kondisi fisik tanah dan karena ditinggalkan pemiliknya.
Katagori tanah terlantar menurut sistem hukum adat ialah tanah dibiarkan
tidak digarap selama jangka waktu tertentu, sehingga tanah menajadi
belukar kembali dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tanah yang demikian itu, kemudian diambil dan dikuasai kembali oleh
persekutuan hukum untuk diatur rencana permanfaatan selanjutnya.
C. Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam

Pemberian Tanah dari Tanah Terlantar dalam beberapa riwayat
telah dilakukan pada jaman Nabi Muhammad saw. Rasulullah telah
mengapling tanah kepada seorang lelaki dari kalangan Anshar yang

51 Supriyanto, Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundangan Indonesia,
Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 1, Januari 2010, hlm 54.
34 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar