Page 45 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

tahapan-tahapan kegiatan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
Perubahan ini dimaksudkan untuk memperbaiki tahapan-tahapan
atau prosedur penertiban dan pendayagunaannya. Karena permasalahan
mendasar adalah dari seluruh tanah terindikasi terlantar yang telah ditetapkan
sebagai tanah terlantar, banyak yang digugat di pengadilan oleh Pemegang
Hak/Dasar Penguasaan Atas Tanah dan sebagian besar gugatan tersebut
dimenangkan oleh Penggugat. Gugatan yang dimenangkan oleh Penggugat
tersebut kondisinya memang benar-benar terlantar, sehingga kegiatan
penertiban tanah terlantar perlu diperbaiki dari segi prosedur dan administrasi.
Hal ini adalah untuk meminimalkan kemungkinan adanya gugatan dari
Pemegang Hak/DPAT yang tanahnya ditetapkan sebagai tanah terlantar.
Perubahan-perubahan dalam RPP Tanah Terlantar ini berdasarkan
pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam proses di pengadilan,
misalnya usulan perubahan mengenai jangka waktu pemberian peringatan
1 semula 1 bulan diubah menjadi 3 bulan. Jangka waktu 1 bulan untuk
peringatan 1 dan 3 bulan sampai peringatan ketiga. Jangka waktu 3
bulan untuk pemegang hak setelah peringatan, lazimnya akan melakukan
kegiatan land clearing dan akan memperbaiki izin-izinnya dianggap waktu
3 bulan belum cukup. Tindakan Pemegang Hak melakukan land clearing
dan memperbaiki izin-izinnya menjadi perdebatan hukum di ruang
pengadilan, apakah masih dapat dikatagorikan melantarkan tanahnya.
Perubahan terhadap obyek penertiban tanah terlantar yang
dikecualikan juga diperluas meliputi: a) tanah Hak Milik, Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai atas nama perorangan yang secara tidak
sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan
sesuai dengan keadaan atau maksud, sifat dan tujuan pemberian haknya;
b) tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak
langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik
Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan,
atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau maksud, sifat dan
tujuan pemberian haknya atau tujuan dasar penguasaannya; c) tanah yang
sedang dalam keadaan sengketa atau menjadi obyek perkara di pengadilan;
d) tanah yang tidak dapat diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan
karena dihalangi oleh pihak lain; e) tanah yang tidak dapat diusahakan,

28 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar