Page 42 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

mengajukan gugatan ke lembaga peradilan, kesalahan dalam membuat
keputusan penetapan tanah terlantar dalam aspek prosedural inilah yang
membuat surat keputusan penetapan dibatalkan oleh lembaga peradilan.
Dalam PP No. 11 Tahun 2010 tidak menjelaskan pengertian tanah
terlantar, namun dalam Pasal 1 angka 6 Perkaban No. 4 Tahun 2010
dinyatakan bahwa: ”tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak
oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,
Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang
tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai
dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atas atau dasar
penguasaannya”.
Ketentuan PP ini terdapat pengecualian penertiban tanah
terlantar terhadap tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama
perseorangan dan tanah yang dikuasai pemerintah yang secara tidak
sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan
pemberian haknya, karena pemegang hak perseorangan tidak memiliki
kemampuan dari segi ekonomi dan tanah yang dikuasai pemerintah,
karena keterbatasan anggaran negara/daerah. Kemudian tahapan-
tahapan penertiban tanah terlantar diatur dalam Pasal 4 sampai dengan
Pasal 13 yang pada intinya membagi tahapan sebelum penetapan tanah
terlantar di terbitkan, yaitu; a) Identifikasi dan penelitian oleh Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi dan oleh Panitia (Pasal 4 s.d Pasal 7); b)
Peringatan oleh Kepala Kantor Willayah BPN Provinsi kepada Pemegang
Hak (Pasal 8); c) Penetapan tanah terlantar oleh Kepala BPN atas usul
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi (Pasal 8 s.d Pasal 13).

Inventarisasi tanah terindikasi terlantar, dilakukan oleh Kepala
Kantor Wilayah berdasarkan Informasi dari hasil pemantauan lapangan
oleh Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, atau dari laporan dinas/instansi
lainnya, laporan tertulis dari masyarakat, atau pemegang hak. Pemegang
hak berkewajiban melaporkan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai
dengan keputusan pemberian hak atas tanah atau dasar penguasaan atas
tanah dari pejabat yang berwenang. Dari hasil inventarisasi tersebut,
kemudian Kantor Wilayah BPN Provinsi melakukan Identifikasi dan
Penelitian terhadap tanah terindikasi terlantar. Identifikasi dan Penelitian

BAB II Pengaturan Tanah Terlantar 25