Page 37 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

apabila badan hukum/perseorangan tidak memanfaatkan, penggunaan
tanah maka tanah tersebut harus dibatalkan dan tanahnya dikuasai
langsung oleh negara. Tindakan penertiban diperkuat dengan terbitnya
37
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 268 Tahun 1982. Permendagri
tersebut bertujuan agar tanah-tanah yang dimaksudkan itu benar-benar
digunakan sesuai dengan rencana proyek yang sudah disetujui dalam
jangka waktu yang wajar dan sekaligus dan mencegah digunakannya
tanah-tanah tersebut sebagai spekulasi atau investasi semata-mata. Pada
38
Tahun 1998 terbit PP yang mengatur secara khusus tentang penertiban
tanah-tanah terlantar, yaitu PP No. 36 Tahun 1998, kemudian diganti
dengan PP No. 11 Th 2010 tentang penertiban tanah terlantar.
3. PP No. 40 Tahun 1996
PP No. 40 Tahun 1996 menerapkan ketentuan lebih lanjut
mengenai hak-hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA. PP
No. 40 Tahun 1996 secara rinci mengatur mengenai pemberian hak
(HGU, HGB dan Hak Pakai) yang menjelaskan mengenai persyaratan
perolehannya, kewenangan dan kewajiban pemegangnya, dan status
tanah dan benda-benda di atasnya sesudah hak itu habis jangka waktunya
untuk melengkapi ketentuan sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 50 ayat
(2) UUPA.

Ketentuan yang mengatur hapusnya hak atas tanah karena
diterlantarkan berdasarkan ketentuan PP No. 40 Tahun 1996, Pasal
17e bahwa HGU hapus karena diterlantarkan mengakibatkan tanahnya
menjadi tanah negara. Demikian juga tentang hapusnya HGB dalam
Pasal 35e yang dinyatakan bahwa HGB hapus karena diterlantarkan.
Lebih lanjut dalam Pasal 36 hapusnya HGB atas tanah negara
mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara, Hapusnya HGB atas
tanah Hak Pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam
penguasaan pemegang Hak Pengelolaan, hapusnya HGB atas tanah

37 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penertiban Tanah
di Daerah Perkotaan Yang Dikuasai Oleh Badan Hukum/Perseorangan Yang Tidak
Dimanfaatkan/Diterlantarkan
38 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok
Kebijaksanaan Penertiban/Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi dan Atau
Dikuasai Oleh Perusahaan-Perusahaan.
20 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar