Page 31 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

dan pemamfaatan dan pengelolaan tanah dan sumber daya alam lainya
dalam dokumen konstitusinya. Sebagai wujud implementasi atas Pasal
30
33 ayat (3) UUD 1945 juga dapat di maknai sebagai konstitusi reforma
agraria, namun demikian dari sisi teks, norma mengenai reforma agraria
dalam UUD 1945 terlalu tipis dan sumir malah ditafsirkan bukan untuk
diarahkan kepada perwujudan keadilan agraria dan menjadikan rakyat
selaku pemilik tanah air Indonesia sebagai aktor utama dalam kegiatan
pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam. 31
UUD 1945 sebelum di amandemen tidak banyak memuat
pengaturan jaminan hak-hak rakyat terhadap hak atas tanah dan sumber
daya alam. Pengaturan secara limitatif terdapat pada Pasal 33 ayat (3)
yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”. Barulah setelah amandemen pengaturan lebih
tegas dan luas mengatur mengenai hak rakyat atas tanah dan sumber daya
alam, sebagai mana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) mengatur tentang
negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dan BAB XA mengatur
tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang
Hak Menguasai Negara.
Makna penguasaan atau menguasai mempuyai kewenangan beraspek
publik negara, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang
meliputi: a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; b) menentukan
dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan
bumi, air dan ruang angkasa; c) menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum
yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kewenangan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut
dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pasal pada Bab I UUPA, khususnya
Pasal 14. Penjabaran wewenang negara pada huruf b lebih lanjut diatur

30 Ibid, hlm 3.
31 Ibid, hlm 434.
14 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar