Page 64 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

dibiarkan dalam keadaan tidak digunakan sesuai keadaan, sifat dan
tujuan daripada haknya. Secara yuridis, di samping memenuhi kriteria
tanah secara fisik, juga telah diterbitkan surat keputusan penetapan
sebagai tanah terlantar. 73
Tanah terlantar apabila ditinjau dari asal kata terdiri dari dua kata
yaitu “tanah” dan “terlantar”. Tanah mengandung pengertian permukaan
bumi yang dalam pengunaanya meliputi juga tubuh bumi dan air serta
ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang
langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut. Sedangkan
“terlantar” mengandung pengertian tanah yang tidak dipelihara, tidak
dirawat, tidak terurus, tidak dikerjakan, terbengkalai, tanah kosong/
tidur, maka pengertian yang dimikian dikategorikan sebagai tanah yang
diterlantarkan. Namun dalam hubungan yang lain tanah yang dibiarkan
tidak di manfaatkan juga dapat dikatagorikan sebagai tanah yang tidak
terlantar, dalam arti penelantaran tanah juga bisa menguntungkan
manusia, misalnya manfaatnya termasuk revegetasi pasif dan reboisasi
aktif, pengaturan air, pemulihan tanah/mempertahankan kesuburan
tanah, siklus nutrisi dan peningkatan keanekaragaman. Demikian juga
dengan sebagian tanah seperempat atau setengah tidak dimanfaatkan
karena ada beberapa tanaman membutuhkan ruang kosong tidak
ditanami untuk menjaga kualitas yang bermutu.
2. Soal Surat Peringatan

Berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian dari Panitia C Kepala
Kantor Wilayah BPN memberitahukan kepada pemegang hak sekaligus
memberikan peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga masing-
masing dalam jangka waktu satu bulan. Pemegang Hak diberikan
kesempatan untuk melakukan tindakan konkret yaitu mengusahakan
tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya,
mengajukan permohonan perubahan hak dalam hal tanah yang
digunakan tidak sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya,
mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan atas tanah
mengusahakan, menggunakan atau memanfaatkan tanahnya sesuai ijin

73 Sarjita, Kajian Yuridis.. Op Cit.

BAB III Penegakan Hukum Tanah Terlantar 47