Page 69 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

dilakukan identifikasi yang disampaikan langsung atau jika tidak
dijumpai lagi sesuai alamat atau domisili, maka pemberitahuan
dilakukan melalui pengumuman di Kantor Pertanahan dan
pemasangan papan pengumuman di lokasi tanah yang bersangkutan.
Kepala Kantor Wilayah BPN membentuk Panitia C dan sekretariat
Panitia C guna membantu menyiapkan data yang diperlukan dan
membuat resume permasalahan tanah yang terindikasi terlantar.
Panitia C melakukan identifikasi dan penelitian dan memberikan
saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN. 76
Kesalahan prosedur dalam tahap identifikasi dan penelitian adalah
sebagai berikut: a) ketidak sesuaian dengan format surat yang telah
ditentukan, sebagai yang telah ditentukan dalam lampiran perkaban;
b) dalam melakukan identifikasi dan penelitian tidak sesuai dengan
dasar kewenangan yang jelas (misalnya dalam surat tugas A yang
melakukan penelitian B); c) permasalahan surat pemberitahuan
kepada pemegang hak perihal akan diadakannya identifikasi dan
penelitian lapangan oleh Panitia C, tidak sesuai tanggal surat
pemberitahuan (misalnya dalam surat akan dilaksanakan pada
tanggal 08 sampai dengan 11 Juli 2010, namun dilaksanakan pada
tanggal 9 Juli 2010 dan 11 Juli 2010); d) Tidak ada laporan akhir
hasil identifikasi dan penelitian tanah telah dilakukan; f) tidak ada
analisis hasil inventarisasi untuk menyusun dan menetapkan target
yang akan dilakukan identifikasi dan penelitian.
c.) Peringatan terhadap pemegang hak

Atas hasil identifikasi dan penelitian dari Panitia C Kepala Kantor
Wilayah BPN memberitahukan kepada pemegang hak sekaligus
memberikan peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga masing-
masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemegang Hak diberikan
kesempatan untuk melakukan tindakan konkret yaitu mengusahakan
tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya,
mengajukan permohonan perubahan hak dalam hal tanah yang
digunakan tidak sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya,

76 Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 Perkaban No. 4 Tahun 2010
52 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar