Page 10 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 10
KATA SAMBUTAN
onsolidasi Tanah (KT) adalah kebijakan pertanahan
Kpartisipatif dalam pemanfaatan ruang yang melakukan
2 (dua) kegiatan secara simultan, yakni: (a) penataan
kembali penguasaan dan pemilikan serta penggunaan
dan pemanfaatan tanah serta (b) pengadaan tanah bagi
kepentingan pembangunan prasarana jalan dan fasilitas
umum lainnya di lokasi KT. Kedua kegiatan partisipatif yang
dilakukan berdasarkan prinsip improve without remove ini
kiranya masih memerlukan dukungan ketersediaan hukum
yang lebih kuat, agar memungkinkan secara efektif sebagai
dasar hukum pelaksanaan.
Sampai saat ini, aturan hukum yang kita miliki untuk
mendukung pelaksanaan KT di Indonesia masih dalam bentuk
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 4
Tahun 1991 tentang KT, yang dilengkapi dengan sejumlah
Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kepala BPN. Pengaturan
lain secara sporadis sudah dicoba dilakukan dalam UU No.
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Permukiman serta dalam PP No.
