Page 143 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat
P. 143
132 Gamma Galudra, dkk.
la Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah Aliran
Sungai Kahayan, Kapuas dan Barito, Kalimantan
Tengah.
Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah. 1995. HPH-HPH
yang beroperasi di Proyek Sejuta Hektar.
Departemen Kehutanan. 1996. Bahan kunjungan Bapak
Menteri Kehutanan ke lokasi PLG Satu Juta Hektar.
Palangkaraya: Dinas Kehutanan Kabupaten.
Departemen Kehutanan. 1997. Kebijaksanaan kehutanan
dalam rangka menunjang PLG Satu Juta Hektar.
Palangkaraya, Indonesia: Dinas Kehutanan Kabu-
paten.
Hidayat H. 2008. Politik lingkungan: pengelolaan hutan di
masa Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Yayasan
Obor.
Mahadi. 1978. Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini. Makalah
dipresentasikan pada symposium mengenai un-
dang-undang agrarian dasar dan status hukum
adat. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Pemda Kalimantan Tengah. 1996. Selayang pandang
pengembangan tanah gambut untuk tanaman
pangan di propinsi Kalimantan Tengah. Palangka-
raya,Indonesia: Pemerintah Daerah Kalimantan
Tengah.
Pramono A. 1990. Masalah hukum adat sebagai dasar
hukum pertanahan di Indonesia. Jakarta: Fakultas
Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
Usop et. al 2008. Pengelolaan perkebunan sawit berkelan-
jutan di Kalimantan Tengah tahun 2008. Bogor,
Indonesia: Sawit Watch. Draft.