Page 26 - Masalah Pertanahan di Indonesia
P. 26

Surat Pengantar Menteri Negara Riset kepada Presiden RI






                                               Jakarta, 4 Maret 1978
            Nomor : 01/M/II/78
            Perihal  : Masalah Pertanahan

                                               Kehadapan
                                               Bapak Presiden Republik Indonesia.



            Dengan Hormat,
                Bersama  ini  disampaikan  untuk  perhatian  Bapak  Presiden  sebuah
            Laporan Interim tentang “Masalah Pertanahan”. Penelaahan dan penelitian
            tentang masalah pertanahan ditugaskan oleh Bapak Presiden kepada Menteri
            Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Menteri Negara Riset pada Sidang
            Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional tanggal 8 November 1977. Gagasan
            Laporan terlampir disusun dalam jangka waktu dua setengah bulan: dari
            bagian kedua bulan Desember 1977 sampai akhir Februari 1978.
                Hal-ihwal pertanahan menyangkut serangkaian masalah yang luas dan
            majemuk, dan sering mengandung berbagai segi yang cukup rumit dalam
            ruang lingkup kehidupan masyarakat kita. Satu sama lain hal itu memerlukan
            waktu yang lebih lama untuk memungkinkan penelaahan yang lebih
            mendalam. Berhubung dengan itu dari Laporan Interim terlampir diharapkan
            akan dapat menyediakan dasar dan pangkal tolak untuk penelitian dan
            pengkajian yang lebih mendalam di masa datang. Dalam pada itu, berdasarkan
            hasil pembahasan dan pengkajian yang telah dilakukan sampai sekarang,
            dalam Laporan Interim disajikan pula serangkaian saran-saran kebijaksanaan
            untuk jangka pendek dan jangka panjang.

                Maksud dan sifat Laporan Interim dalam tingkat pertama ialah
            agar tersedia sebuah gambaran menyeluruh tetapi ringkas-padat yang
            mencakup permasalahan sekitar arti dan peranan tanah dalam rangka umum
            pembangunan nasional. Laporan Interim ini terdiri dari dua bagian.



                                            xxv
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31