Page 343 - Mozaik Rupa Agraria

negara yang turut dilenyapkan kewenangannya secara perlahan
dan pasti. Ke depan, BPN di DIY hanya berfungsi legalisasi alat
bukti semata, bukan pelaksana Reforma Agraria meskipun
dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), bukti paling
nyata ialah hapusnya redistribusi tanah negara atau obyek
TORA sebagaimana amanat Peraturan Presiden No 62 Tahun
2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, sebagai
gantinya cukup redistribusi pemanfaatan SG atau PAG bagi
masyarakat, lembaga negara atau badan hukum swasta selain
Kasultanan dan Pakualaman. Terlebih lagi, PP No 18 Tahun 2021
juga mendelegitimasi kewenangan BPN untuk memberikan Hak
Milik bagi WNI di DIY atas nama Kearifan Lokal (Keistimewaan
DIY).

Gambar 8. PP No 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18
Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan
Pendaftaran Tanah

330 Mozaik Rupa Agraria: Dari Ekologi Politik hingga Politik Ruang