Page 90 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1973 tentang Pembagian
Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi, sebagimana telah
diganti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Pertanahan
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Ijin
Memakai Tanah Negara, sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan
Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Ijin Memakai
Tanah Negara Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012 -2032
Keputusan Walikota Tarakan Nomor 64 Tahun 2004 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penandatanganan Surat Ijin Memakai Tanah Negara

Daftar Pustaka 81