Page 89 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

Sumardjono, Maria S.W.. 2001. Kebijakan Pertanahan: antara Regulasi
dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Yunus, Hadi Sabari. 2005. Struktur Tata Ruang Kota, Cetakan V, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.
------------------------. 2008. Dinamika Wilayah Peri-Urban: Determinan
Masa Depan Kota, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Daftar Peraturan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diganti dengan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diganti
dengan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997
tentang Penangguhan Masa Berlakunya Undang-undang Nomor 21
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana telah diganti
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah

80 Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara