Page 23 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 23
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
Hutan (PPTKH), dari usulan masyarakat hingga terbit
SK Keputusan KLHK. 101
Gambar 16. Gambar Peta Indikatif berdasarkan SK No. 4865/2017
untuk Alokasi Perhutanan Sosial di Seluruh Indonesia. 106
Gambar 17. Gambar Peta Indikatif berdasarkan SK No. 4865/2017
untuk Alokasi Perhutanan Sosial per provinsi. 106
Gambar 18. Capaian Izin Perhutanan Sosial Tahun 2007-2019. 108
Gambar 19. Proses pengajuan dan Pengukuhan MHA dan Hutan
Adat. 111
Gambar 20. Alat produksi yang disumbang oleh CSR-BRI yang
diberikan kepada masyarakat Jambi. 112
Gambar 21. Skema alur Perhutanan Sosial yang Diusulkan lewat
Menteri KLHK. 114
Gambar 22. Skema alur Perhutanan Sosial yang Diusulkan lewat
Gubernur Kepala. 114
Gambar 23. Skema alur Perhutanan Sosial untuk Kemitraan
Kehutanan. 115
Gambar 24. Grafik Hilangnya Tutupan Hutan di Indonesia Tahun
2000-2015. 145
Gambar 25. Peta Tanah Terlantar untuk TORA di Musi Banyuasin,
Sumatera Selatan. 190
Gambar 26. Peta Tanah Terlantar HGU No. 9/Musi Rawas. 192
Gambar 27. Peta Bekas Kawasan PT Cikenceng di Kota Lubuk
Linggau sebagai Sumber TORA. 193
Gambar 28. Alur Pelaksanaan Inver PTKH. 202
Gambar 29. Peta Sebaran Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan SK Nomor 3154/MENLHK-PKTL/KUH/
PLA.2/5/2018. 211
xxiii
