Page 18 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

agraria memakai “baju” yang sangat sempit dan diatur oleh
mekanisme administrasi birokrasi yang berbasis anggaran. Dimana
politik anggaran sering kali tidak berpihak pada RA. Sehingga Pro-
gram legalisasi aset atau sertifikasi ala birokrasi menjadi narasi
utamanya. Perdebatan cara inventarisasi dan verifikasi atas tanah
objek mendapat ruang yang luas ketimbang politik agraria. Teknis
administrasi birokrasi inilah yang menjadikan suasana ge(mer)lap
perbincangan RA di republik ini.

Pada akhirnya buku ini masih melihat peluang perbincangan pelak-
sanaan RA dari aras pelaksanaan lapangan, yaitu pemerintah daerah.
Menurut buku ini dibutuhkan satu terobosan baru dan progresif untuk
hadirnya gugus tugas RA di berbagai daerah dalam rangka menyelesaikan
beberapa problem RA di tingkat tapak, khususnya wilayah kehutanan.
Terdapat jurang perbedaan yang luas antara negara dan masyarakat
dalam melihat hutan selama ini. Negara melihat hutan sebagai sumber
devisa negara baik itu kayu maupun non kayu serta jasa lingkungan.
Sehingga negara dengan mudah melakukan alih fungsi hutan, baik untuk
tanaman industri maupun kegiatan lainnya. Sementara masyarakat, terle-
bih bagi masyarakat adat melihat hutan sebagai sumber kehidupan dan
penghidupan. Akibatnya lahir konflik berkepanjangan akibat deforestasi
hutan Indonesia akibat izin-izin kawasan hutan diberikan secara luas
dan tidak terkontrol.

***
Sekali lagi perjuangan untuk menjalankan mandat ideologi pem-
bangunan nasional dan konstitusi yang berupa pelaksanaan RA masih
harus berumur panjang. Perbincangan RA harus tetap gemerlap pada
pemerintahan Joko Widodo dan Kyai Ma’ruf Amin. Dan itu masih mem-
butuhkan partipasi masyarakat secara luas, sebagai kesimpulan dalam
buku ini. Tanpa partisipasi masyarakat perbincangan RA bisa jadi tetap
gemerlap.

Jember, 22 Oktober 2019
Tri Chandra Aprianto
.
xviii