Page 14 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

kan oleh para tokoh yang kompeten dan kredibel. Akibatnya hari-
hari ini kita justru harus memanen ragam dampak buruk yang kian
menjauh dari pencapaian kesejahteraan masyarakat (pedesaan),
termasuk ihwal penegakan keadilan agrarianya.

Hal yang lebih mengenaskan lagi adalah fakta bahwa proses legis-
lasi hukum yang bersangkut paut dangan ikhtiar penataan sumber-
sumber agraria seperti tidak mengoreksi kelemahan dan penyim-
pangan yang tengah terjadi. Undang-undang dan kebijakan-kebijakan
sektoral seperti semakin memperberat tekanan kepada tanah dan sum-
ber-sumber agraria yang senyatanya telah digayuti oleh beban faktor-
faktor obyektif seperti pertambahan penduduk, desakan kebutuhan
atas sarana dan prasarana permukiman, industri, transportasi, fasilitas
sosial dan umum lainnya. Akibatnya krisis ekologi, konversi tanah-
tanah pertanian, ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria,
sengketa dan konflik agraria, dan lain-lain justru semakin tajam.
Apalagi aneka proses legislasi hukum tersebut malahan cenderung
sebagai karpet merah untuk penetrasi pasar neo liberal yang lebih
merangsek sendi-sendi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Padahal meninggikan harkat kemanusiaan dan keberadaban kehi-
dupan masyarakat sebagaimana dimaknai oleh Pancasila, falsafah negara
Republik Indonesia, jelas menitahkan pemegang mandat konstitusi agar
politik dan kebijakan agraria bisa menggapainya, melampaui (beyond)
aspek-aspek fungsional—pragmatis semata.
Selamat kepada para penulis yang telah berhasil merangkai kembali
alur ‘episode demi episode pasang surut upaya menerapkan politik Refor-
ma Agraria Indonesia dengan jalinan cerita yang menggugah. Nukilan
implementasi Reforma Agraria dari lapangan Sumatera Selatan membe-
rikan secercah harapan tentang masih adanya kemauan politik untuk
mengejawantahkannya walau jauh dari harapan. Namun Ini penting seba-
gai bagian dari ikhtiar meniscayakan penuntasan mandat konstitusi agra-
ria sebagai dasar legalitas sekaligus legitimasi sosial bagi tercapainya
Indonesia sejahtera yang berkeadilan agraria.

Bogor, awal November 2019

xiv