Page 16 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 16

M. Nazir Salim & Westi Utami

            2018 sebagai landasan pelaksanaan RA di kawasan hutan maupun non
            hutan serta membentuk kelembagaan RA. 1

                Pada aras yang lain, terdapat perluasan tafsir(an) atas RA, dari
            skema distribusi hak pemilikan aset (landreform) ke (sekedar) distribusi
            izin pemanfaatan (Perhutanan Sosial). Permen LHK 83/2016 tentang
            Perhutanan Sosial, SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang
            Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber
            Tanah Obyek Reforma Agraria, serta SK Menko Perekonomian 73/
            2017 tentang Tim Reforma Agraria. Demikianlah praktek politik yang
            menyebabkan perbincangan RA mengarah pada suasanya yang
            ge(mer)lap.
                                          ***
                Buku yang ada di tangan pembaca yang berjudul “Reforma Agraria,
            Menyelesaikan Mandat Konstitusi menjadi sesisi potret atas ge(mer)lap-
            nya perbincangan RA di Indonesia. Perbincangan RA di Indonesia seusia
            dengan gagasan pendiri bangsa dalam mewujudkan tata pemerintahan
            yang berdasarkan Republik Indonesia (RI). Satu tata pemerintahan publik
            atau rakyat. Keduanya adalah dua sisi dalam satu keping mata uang. Mem-
            bincang RA artinya partisipasi menata RI, begitu sebaliknya. Sayang sekali
            pasca tragedi kemanusiaan 1965-1966, tatanan itu berubah menjadi terpi-
            sah diantara keduanya. RA menjadi sebatas bagian program pemerintah,
            tidak lagi sebagai pondasi pembangunan nasional. Kendati sebagai pro-
            gram pemerintah, uniknya masyarakat (pun kaum akademik) “takut”
            membicarakan RA. 2
                Reformasi (1998) belum mampu melakukan perubahan, atau
            mengembalikan ruh RA pada praktek politik RI. Kendati begitu, mampu
            menghadirkan Keppres No. 48 tahun 1999 tentang Tim Pengkajian
            Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Pelaksa-
            naan Landreform. Tema utama dalam perbincangan RA era awal reformasi



                1  Kelembagaan RA agar bisa dijalankan sampai ke tingkat daerah, dengan
            jalan menghadirkan gugus tugas RA di berbagai daerah.
                2  Rezim politik pasca 1965 memberi makna pejoratif pada RA, yang prakteknya
            dengan jalan politik kekerasan.

              xvi
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21