Page 17 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

berkisar tentang pentingnya payung hukum pelaksanaan RA, seperti
TAP MPR IX/2001 hingga Keputusan MK No. 35/2012 yang
mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat. Hingga
pemerintahan hari ini permasalahan hukum agraria menjadi tema
utama yang membawa ge(mer)lap perbincangan RA. Politik agraria
sedikit luput dari perbincangan, akibat dikembangkan skema dari
redistribusi hak kepemilikan ke izin pemanfaatan.

Pemerintahan Jokowi-JK menjawab problem dasar persoalan
agraria Indonesia. Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Presiden Jokowi
menargetkan 9 Juta hektar tanah yang akan didistribusikan dan 12,7
3
juta hektar tanah untuk Perhutanan Sosial. Program 9 juta hektar
yang diagendakan ATR/BPN hanya sekitar 4.5 juta hektar, karena
separuhnya dalam agenda resmi adalah legalisasi aset (0,4 juta hektar
yang bersumber dari tanah eks HGU habis, dan tanah terlantar serta
4,1 juta hektar berasal dari pelepasan kawasan hutan) masih jauh dari
harapan. Sementara untuk Perhutanan Sosial berhasil mendistri-
busikan tanah hutan sekitar 3,2 Juta hektar. Perbincangan level
4
birokrasi ini mengarah pada bukan RA dalam pengertian substantif,
tetapi administratif.

Buku ini juga mampu menghantarkan pembaca untuk memahami
praktek administrasi birokrasi yang memiliki logika sendiri. RA menurut
logika administrasi birokrasi. Merujuk pada Perpres No. 88/2017 secara
umum menawarkan dua skema penyelesaian, (i) mekanisme pemberian
sertifikat hak milik, (ii) mekanisme Perhutanan Sosial. Praktek politik
5

3 Perhutanan Sosial memiliki semangat untuk menjawab kebutuhan
masyarakat tani di sekitar hutan. Mereka membutuhkan tanah untuk melanjutkan
kehidupan dan penghidupannya. Mereka tinggal di sekitar dan/atau dalam
kawasan hutan namun nir-akses atas memanfaatkan lahan hutan.
4 Perhutanan Sosial diharapkan mampu menjembatani persoalan ketersediaan
tanah untuk masyarakat. Semangatnya adalah memberikan akses kepada masya-
rakat, khususnya yang tinggal di sekitar dan/atau dalam kawasan hutan.
5 Perpres tersebut meneguhkan negara harus hadir. Kehadiran negara akan
diwujudkan dalam bentuk kelembagaan pelaksana agenda social forestry.

xvii