Page 11 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

Dalam Kawasan Hutan dan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma
Agraria berhasil ditetapkan. Salah satu pesan penting dari dua perpres
tersebut adalah untuk segera menyelesaikan lahan-lahan masyarakat da-
lam kawasan hutan dan menjalankan kebijakan RA secara masif di daerah.
Perpres 86/2018 mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas Reforma
Agraraia (GTRA) dengan melibatkan berbagai stakeholder baik tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota agar Program RA dapat segera dilan-
dingkan hingga tingkat bawah. Keterlibatan berbagai pihak dalam GTRA
yang dibentuk agar tercipta kerja bersama-sama dengan harapan mampu
menyelesaikan permasalahan sektoral antarkementerian.

Buku yang ditulis M. Nazir Salim dan Westi Utami ini tidak hanya
membahas sejarah, problematika, TORA, dan persoalan kelembagaan RA
di Indonesia, namun buku ini juga mengulas problematika penguasaan
dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan untuk TORA, penyelesaian
penguasaan tanah dalam kawasan hutan, serta proses inventarisasi dan
verifikasi di dalam kawasan hutan hingga tahapan perubahan tata batas
kawasan hutan sebagai bagian dari program RA Jokowi yang diatur dalam
Perpres 88/2017 dan Permenko No. 3 Tahun 2018. Buku ini juga membahas
praktik pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan
Hutan untuk sumber TORA dari kawasan hutan serta temuan lapang
terkait sumber TORA yang berasal dari kawasan non kehutanan dianta-
ranya HGU habis, Penyediaan lahan 20% untuk Masyarakat dari Pembe-
rian, Perpanjangan, dan Pembaharuan HGU, Tanah Negara Bekas Hak
dan Tanah Terlantar. Fokus studi ini berangkat dari dua pemahaman RA
secara makro dan mikro dengan fokus studi mikronya yakni praktik RA
di Sumatera Selatan. Buku ini memberikan pengetahuan dan pema-
haman kepada pembaca secara komprehensif terhadap kebijakan RA dan
tantangan pelaksanaan RA di level nasional dan daerah. Penulis meng-
hadirkan kajian yang cukup komprehensif dalam melihat problem pelak-
sanaan RA dan keterlambatan-keterlambatan agenda RA saat ini.
Harapannya buku ini dapat mengisi ruang kosong terhadap pelaksanaan
RA saat ini dan menjadi rujukan pembaca untuk memahami RA secara
utuh dengan beberapa perspektif.
Mewakili Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), saya mengu-

xi