Page 7 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

Dalam konteks tersebutlah buku ini hadir untuk melihat persoalan dasar
dari melambatnya pencapaian program RA di daerah, sebuah kajian agraria
sebagai subjek, bukan perspektif semata. Temuan penulis menunjukkan
bahwa persoalan hubungan kelembagaan menjadi hal serius atas lambannya
distribusi tanah kepada masyarakat. Kajian ini kemudian fokus pada
persoalan TORA dilihat dari persepsi elite masing-masing lembaga yang
kemudian penulis turunkan pada praktik kebijakan di level provinsi dan
kabupaten di Sumatera Selatan. Sampel kajian untuk melihat bagaimana
kebijakan pada tataran elite digagas dan di daerah dijalankannya.

Lebih lanjut, pengalaman kerja-kerja akademis penulis dalam proses
menghadirkan buku ini cukup panjang, selain melakukan kajian dari
level kebijakan di pusat (Jakarta), penulis dua kali turun ke lapangan di
Sumatera Selatan, yakni bulan Oktober 2018 dan April 2019. Dari dua kali
turun lapangan itu penulis melakukan kajian cukup intens untuk melihat
data dan praktik kebijakannya, khususnya yang dilakukan oleh BPKH
dalam menjalankan PPTKH di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan
dan ATR/BPN dalam melakukan redistribusi lahan non hutan. Namun
demikian kajian ini tidak berani menyatakan bahwa argumen yang di-
bangun mewakili semua persoalan praktik RA pada level mikro di daerah,
karena masing-masing daerah memiliki logika persoalannya sendiri. Lain
halnya untuk argumen problem kebijakan RA dalam konteks makro bisa
dipahami secara umum bahwa problem kelembagaan dan hubungan serta
koordinasi antarstakeholder yang belum efektif, sehingga beberapa ken-
dala di lapangan masih belum terurai secara memadai.

Secara pribadi penulis tidak berasumsi bahwa kajian ini menjelaskan
problem RA secara holistik, walaupun niatnya demikian. Akan tetapi
buku ini sedikitnya mengisi kekosongan kajian yang selama ini absen
dalam melihat praktik kebijakan dari level pusat hingga penerapannya
di daerah. Penjelasan sejarah kebijakan dan praktik kebijakan menjadi
dasar untuk melihat bagaimana Joko Widodo menjalankan program
strategis yang ditetapkan. Secara makro kajian ini melihat problem dasar
tersebut dan secara mikro melihat pada level praktik di bawah.

***
Atas terbitnya buku ini, penulis berhutang budi kepada banyak orang

vii