Page 5 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

PENGANTAR PENULIS

uku yang di tangan Anda ini merupakan hasil kajian yang penulis
lakukan sejak Oktober 2018 hingga September 2019. Awalnya
B penulis hanya ingin menjawab tantangan dari Ketua Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional yang mempertanyakan kinerja Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terhadap
praktik kebijakan Reforma Agraria (RA) di Indonesia sejak Joko Widodo
mencanangkan RA sebagai Program Strategis Nasional. Tantangan itu
diajukan untuk melihat problem secara makro dalam konteks praktik
kebijakannya. Apa persoalan utama sehingga RA begitu lambat dalam
hal menyelesaikan target-target yang ditetapkan secara nasional, khu-
susnya RA yang sumber TORA-nya berasal dari tanah pelepasan kawasan
hutan. Atas gugatan tersebut, kemudian penulis mempelajari secara lebih
detail dari sisi kebijakan dan praktik di lapangan, termasuk bagaimana
lahirnya TORA yang diperdebatkan di lapangan oleh masing-masing
kementerian, baik Kementerian ATR/BPN maupun Kementerian Ling-
kungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Penelusuran penulis dimulai pada akhir Oktober 2018, dengan
mengunjungi beberapa stakeholder, baik Kementerian ATR/BPN pusat
dan daerah, KLHK, Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) di daerah,
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan pemda. Pertama penulis
melakukan diskusi intens dengan teman-teman Direktorat Landreform,
di antaranya dengan Mas Fisco, Pak Subarkah, Mas Akhfian, Maytha, dan
beberapa teman direktorat lainnya termasuk Mbak Aisyah untuk melihat
peta persoalan TORA dan agenda pelaksanaan RA di daerah. Dari hasil

v