Page 88 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 88
Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 69
Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan
Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu
Banten Kidul di Kabupaten Lebak.
Persoalan krusial masyarakat adat yang senantiasa
menjadi perdebatan adalah apakah masyarakat adat dapat
diakui sebagai suatu entitas yang berdaulat atau tidak.
Dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan di
Indonesia – UUD 1945, UUPA dan berbagai UU Sektoral
lainnya serta Peraturan Menteri/Daerah – maka entitas
masyarakat adat dibatasi oleh klausula yang standar seperti
“sepanjang masih ada”.
Bagi kaum positivis, eksistensi masyarakat adat sebagai
sebuah entitas dibatasi oleh ada tidaknya kedaulatan yang
dimiliki oleh masyarakat adat tersebut, dan masyarakat
adat kerap dianggap tidak memenuhi kriteria keanggotaan
‘masyarakat internasional yang beradab”.
102
5. Pengaturan dan Kedudukan hukum (Legal
Standing) Masyarakat Adat
Pada zaman penjajahan Belanda, pengaturan tentang
masyarakat adat dengan segala norma yang ada di
dalamnya dituangkan dalam Staatsblad Nomor 83 Tahun
1906 tentang Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO)
102 Ratno Lukito, 2008, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler.
Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum
Indonesia, Penerbit Pustaka Alvabet, Tangerang, hlm. 182
dan 183.
