Page 157 - Pemodelan Spasial untuk Prediksi Pengunaan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

diperuntukan dalam perizinan berusaha yang membutuhkan
legalitas kepada pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Saat
ini terdapat dua jenis dalam KKPR kegiatan berusaha yaitu Usaha
Mikro Kecil (UMK) dan Non UMK. Usaha yang masuk dalam UMK
jika dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang bersifat
perorangan maupun badan usaha dan memiliki modal maksimal
Rp 5.000.000.000. Usaha yang masuk dalam Non UMK terhadap
WNI maupun Warga Negara Asing (WNA) yang bersifat perorangan
maupun badan usaha dan memiliki modal diatas Rp 5.000.000.000.
KKPR untuk kegiatan non berusaha diberikan untuk pelaksanaannya
tidak membutuhkan perizinan berusaha yaitu (i) rumah tinggal
pribadi; (ii) tempat peribadatan; (iii) yayasan yang berkaitan dengan
sosial, pendidikan, kemanusiaan, dan agama; (iv) kegiatan sosial
dan lingkungan yang diberikan biaya oleh Perseroan Terbatas (PT)
dan Corporate Social Responsibility (CSR); serta kegiatan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak bersifat strategis.
KKPR untuk PSN sudah jelas diberikan terhadap proyek yang bersifat
strategis oleh pemerintah dengan tujuan peningkatan ekonomi dan
pemerataan pembangunan hingga level daerah untuk kesejahteraan
masyarakat.

KKPR berusaha dan non berusaha di kota/kabupaten sudah
memiliki RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS-RBA dapat
ditindaklanjuti penerbitan konfirmasi KKPR (Muis, Wawancara
11 Januari 2024). Kota/kabupaten belum memiliki RDTR yang
terintegrasi dengan sistem OSS-RBA dapat dilakukan melalui analisis
penilaian yang mengacu terhadap RTR lainnya sesuai asas berjenjang
yang nantinya diterbitkan persetujuan KKPR. KKPR yang bersifat
PSN diterbitkan konfirmasi ataupun persetujuan KKPR jika lokasi
proyek tersebut sudah memiliki RTR, namun jika belum memiliki
RTR diterbitkan rekomendasi KKPR. Saat ini kewenangan yang
diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam KKPR
hanya untuk kegiatan pemanfaatan ruang dalam skala kabupaten,
penanaman modal dalam negeri, dan risiko usaha.

126 Pemodelan Spasial untuk Prediksi Penggunaan dan
Pengendalian Alih Fungsi Lahan pertanian