Page 408 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

Pertanahan dalam Era Pembangunan Indonesia. Ditjen
Agraria Departemen dalam Negeri, Depatemen Pene-
rangan RI.
Dirjen PKPPT. (2015). Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan
Harapan Kedepan. Sejarah Singkat Transmigrasi.
Enemark, S. (2009). Land Administration Systems-Mana-
ging Rights, Restrictions and Responsibilities in Land.
Map World Forum, Hyedrabad, India., February.
eOff ice Kementerian ATR/BPN. (n.d.). Tersedia secara
online: https://eoffice.atrbpn.go.id/ (Diakses pada 18
September 2022).
Exaudia, S., Wahyuni, W., & Nurasa, A. (2021). Implementasi
Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elek-
tronik di Kantor Pertanahan Kota Batam. Marcapada:
Jurnal Kebijakan Pertanahan, 1(1), 42–60. https://
doi.org/10.31292/jm.v1i1.3
Fakhriansyah, M., & Patoni, I. R. P. (2019). Akses Pendidikan
bagi Pribumi pada Periode Etis (1901-1930). Jurnal Pen-
didikan Sejarah, 8(2). https://doi.org/10.21009/
jps.082.03
Farahzita, N., & Arsin, F. X. (2022). Peran Pejabat Pembuat
Akta Tanah dalam Mendukung Implementasi Trans-
formasi Digital Layanan Pertanahan Terkait Sertipikat
Elektronik. The Juris, 6(1). https://doi.org/10.56301/
juris.v6i1.422
Fatimah, S. N., Wasino, W., & Bain, B. (2016). Nasionalisasi
Tambang Minyak di Cepu dan Pengelolaannya Tahun
1950-1966. Journal of Indonesian History, 5(1).
Fatriyanto Mooduto, M., Wulansari, H., & Riyadi, R. (2021).
Pengelolaan Warkah Digital dan Integrasinya dengan
Data Spasial Bidang Tanah Menuju Pelayanan Online

372