Page 413 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

Central Java versus in Afdeeling Pacitan, East Java
1830-1870. Britain International of Humanities and
Social Sciences (BIoHS) Journal, 2(3). https://doi.org/
10.33258/biohs.v2i3.316
Jawatan Penerangan. (1949). Kata Sepakat, Ichtisar Perse-
tujuan-persetujuan Konperensi Medja Bundar di Den
Haag 23 Agustus-2November 1949. Jawatan Pene-
rangan Pemerintah Djakarta.
Jaya, V. E. (2022). Sosialisasi Sertipikat Tanah Elektronik.
Dalam Forum Badan Koordinasi Humas Pemerintahan
(BAKOHUMAS), Jakarta 9 Februari 2022.
Jayantiari, I. G. A. M. R., & Wijaya, I. K. K. A. (2017). Tinjauan
Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek
Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah).
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan,
1(1).
Kantor Staf Presiden. (2017). Pelaksanaan reforma agraria,
arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas nasional reforma
agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.
Kanumoyoso, B. (2001). Nasionalisasi Perusahaan Belanda
di Indonesia. Sinar Harapan.
Kartodihardjo, H. (2006). Masalah kelembagaan dan arah
kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan. Analisis Kebi-
jakan Kehutanan, 3(1).
Kartodihardjo, H. (2008). Diskursus dan Aktor dalam Pem-
buatan dan Implementasi Kebijakan Kehutanan: Masa-
lah Kerangka Pendekatan Rasional (Discourses and
Actors in the Forest Policy Formulation: Problems of
Rational Framework). In JMHT: Vol. XIV (Issue 1).
Kartodirdjo, S. (1993). Pendekatan Ilmu Sosial dalam Meto-

377