Page 10 - Transformasi Masyarakat Indonesia dan Historiografi Indonesia Modern
P. 10
Kata Pengantar Ketua STPN
Fauzi, 2009). Tuduhan “biroktarisasi” semacam itu dalam per-
kembangannya tidak hanya diarahkan dalam konteks pejabat
pemerintah, namun juga dunia akademis di kampus (Daniel
Dhakidae dan Vedi R. Hadis [ed], 2005)
Idiom budaya dalam negara birokrasi semacam itu ditun-
jukkan dalam pentas “negara teater” oleh para pelaksananya,
mulai dari pejabat tingkat atas hingga camat dan lurah, bahkan
di level yang lebih kecil. Nilai “gebyar”, “kemewahan”, dan
berbagai upacara serta perayaan yang berlangsung baik sebagai
pejabat atau pribadi adalah bentuk dari idiom budaya kekuasan
tersebut, yang kesemuanya membutuhkan biaya yang tidak
sedikit (Umar Kayam, 1989). Jika tidak sanggup menanggung-
nya, sementara di pihak lain dukungan terhadap mesin birokrasi
dari segi pembiayaan dapat dikata tidak memadai, maka praktik
korupsi menjadi wabah. Korupsi sebagai akibat dari berlanjutnya
cara memahami kekuasaan secara mitologis, “pemusatan keku-
asaan”, dan sistem beambtenstaat, ternyata tidak hanya dijumpai
pada masa kolonial atau sebelumnya, namun justru kita saksikan
akhir-akhir ini di negeri kita. Panggung teater negara kita saat
ini mementaskan lakon-lakon tragedi bangsa. Jujur diakui bahwa
refleksi semacam ini demikian gamblang telah ditunjukkan oleh
para kolega di studi sejarah dan humaniora.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) adalah sekolah
kedinasan tingkat perguruan tinggi satu-satunya di bawah na-
ungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN
RI). Lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir 2006-2009 ini, STPN mema-
cu diri untuk terus mengembangkan diri seraya berobsesi men-
jadi salah satu institusi pendidikan pertanahan yang berpredikat
pusat unggulan (center of excellent) ranah pendidikan dan kajian-
kajian pertanahan dan agraria. Guna menimba inspirasi dari
kajian sejarah terutama terkait dengan studi agraria, setidaknya
dalam periode itu telah kami terbitkan tiga buku. Di antaranya
adalah karangan Andi Achdian, Tanah Untuk yang Tak Bertanah:
Perjalanan Landreform pada Era Demokrasi Terpimpin 1960-1965;
ix