Page 141 - Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris

Ranah Studi Agraria

perubahan dalam pola-pola tersebut, serta untuk menerang-
kan peranan penguasaan tanah dalam struktur dan hubungan-
hubungan sosial-ekonomi pedesaan. Mengingat kesulitan-
kesulitan para pembuat kebijakan dalam rangka perbaikan dan

pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria 1960 dan Undang-
undang Pokok Bagi Hasil 1960 antara lain disebabkan oleh
kekurangan informasi mengenai keadaan penguasaan tanah
dan dinamikanya, maka kiranya usaha menambah informasi
dan pengertian kita dalam bidang ini akan menjadi semakin
penting dalam tahun-tahun mendatang.
Sebagai pendahuluan perlu kami kemukakan beberapa
asumsi yang mendasari pendekatan yang dipakai dalam pene-
litian ini. Pertama, bahwa masalah penguasaan tanah yang
sering dipandang sebagai masalah “hubungan manusia
dengan tanahnya” sebenarnya lebih menyangkut hubungan
sosial ekonomi dan politik antar manusia. Pengertian
“hubungan antar-manusia” ini dapat diterangkan dengan
suatu contoh yang sederhana. Kenyataan bahwa “aku
memiliki tanah ini” bukan hanya menunjukkan adanya suatu
hubungan atau ikatan di antara aku dan sebidang tanah
tertentu, tetapi mengandung pula berbagai implikasi,
misalnya: “Kamu tidak boleh memakai tanahku ini”, atau:

“Jika kamu menggarap tanahku ini, separuh dari hasilnya
harus kau serahkan padaku”. Dengan demikian, suatu
hubungan penguasaan atas tanah langsung melibatkan
manusia dalam suatu hubungan dengan masyarakat di
sekitarnya yang bertalian erat dengan pembagian kekayaan,
pendapatan, kesempatan-kesempatan ekonomi dan pengu-
asaan politik di antara mereka, terutama di daerah-daerah

72