Page 146 - Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris

Pola-pola Penguasaan Tanah di DAS Cimanuk

1. Tanah Komunal dan Tanah Hak Milik Perseorangan
Seperti diterangkan di muka, dilihat dari status atau bentuk
dasar penguasaan tanah, kedua daerah Priangan dan Cirebon
menunjukkan suatu kontras. Dari Tabel 4.1 tampak bahwa 110
tahun yang lalu di hampir semua desa di Priangan, tanah sawah
berstatus hak milik perorangan turun-temurun (erfelijk indi-

vidueel bezit); di sana sistem penguasaan komunal tidak per-
nah diketahui. Sebaliknya di daerah Cirebon sistem penguasa-
an komunal terdapat di hampir semua (92%) dari desa yang
diteliti, meskipun di 26% dari desa kedua bentuk di atas (komu-
nal dan perorangan) sama-sama terdapat. Tabel yang sama
menunjukkan bahwa di seluruh Jawa, 59% dari desa mengenal
sistem komunal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua
daerah Priangan dan Cirebon merupakan dua ekstrim dari sistem
penguasaan ta-nah—Priangan lebih “individual”, Cirebon lebih
“komunal”—dibandingkan dengan keadaan rata-rata di Jawa.

Tabel 4.1. Persentase Desa Menurut Bentuk-bentuk Hak Atas Tanah
Sawah di Daerah Priangan, Cirebon, dan Seluruh Jawa,
Tahun 1868/1869

Residensi Daerah
Seluruh Jawa
Bentuk hak atas tanah sawah Cirebon Priangan
% % %
1. Hak milik per orangan turun
temurun ( Eferlijk Individueel 34 96 56
Bezit)
2. Tanah komunal ( Communaal
92 - 59
Bezit)
3. Kedua bentuk di atas sama -
26 - 22
sama ada
Jumlah desa yang disurvei 53 105 808
Sumber: Eindresumé I, saduran Kano 1977:11.

77