Page 245 - Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris

Ranah Studi Agraria

kecenderungan meningkat, dan walaupun beban kerja penge-
dok/penceblok bertambah berat, namun kenyataannya kelem-
bagaan ini tetap bertahan. Ini artinya kelembagaan ini secara
sosial diterima. Implikasinya, jika sasarannya ialah lapisan

masyarakat yang lemah, maka diperlukan adanya kebijakan
yang dapat mengatur kelembagaan ini sedemikian rupa, se-
hingga antara pemilik tanah dan penggarap terjalin hubungan
kerja yang tidak timpang. Dalam hubungan dengan soal ini,
UUPBH baru mengatur masalah bagi hasil. Soal kedokan belum
tercakup. Bahkan, seperti telah diterangkan, UUPBH ini pun
belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih adanya pem-
bebanan kewajiban pada penggarap bagi hasil membayar pajak
Ipeda membuktikan bahwa UUPBH kurang dihayati. Ini semua
berarti bahwa—sekali lagi—jikalau reforma agraia secara inte-
gral belum mungkin dilaksanakan secara konsekuen, paling
sedikit perlu adanya tenancy-reform, yaitu reformasi hu-
bungan pemilik tanah dan pengarap yang mencakup bukan
saja bagi hasil tapi juga bentuk-bentuk lainnya (kedokan/ceb-
lokan, sewa-menyewa, gadai-menggadai).

176