Page 122 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang

Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
(Hasil Penelitian Sistematis 2018) 113

tersebar secara merata, sebarannya didominasi di daerah-daerah
Pulau Jawa dibandingkan diluar Pulau Jawa, hal ini juga harus
menjadi bahan evaluasi dilingkungan Kementerian ATR/BPN.
Disamping itu, kantor pertanahan melaksanakan tugas rutinitas
pelayanan pendaftaran tanah yang cukup besar, ditambah lagi
adanya kegiatan PTSL yang setiap tahunnya target bidang tanah yang
harus didaftarkan bertambah dengan membandingkan jumlah ASN
yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN, keduanya harus berjalan
beriringan, tidak mengabaikan kegiatan rutin sehari-hari.

Jumlah SDM di Kota Bandung, Pegawai Negeri Sipil (PNS)
berjumlah 133 orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negri
(PPNPN) berjumlah 116 orang sehingga total pegawai berjumlah 249
orang. Jumlah pegawai ini tentunya tidak sebanding dengan volume
pekerjaan yang sangat besar untuk pekerjaan rutin dan PTSL.

Meskipun dalam regulasi telah diakomodasi Surveyor Kadaster
Berlisensi (SKB) yang tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/ Ka.
BPN No. 33 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri ATR/ Ka. BPN No. 11 Tahun 2017 tentang Surveyor Kadaster
Berlisensi (SKB). Akan tetapi pada kenyataannya SKB tidak dapat
berkerja secara maksimal, bahkan Kantor BPN Kota Badung tidak
dapat mengunakan produk pengukuran dari SKB dan memutuskan
hubungan kerja dengan SKB.

Hambatan-hambatan lain dalam pelaksanaan PTSL yang di
alami Kantor BPN Kota Bandung adalah: a) Mutasi dan Promosi
yang mengakibatkan perlu waktu untuk menyesuaikan diri, b)
kekurangan petugas ukur, c) pola pikir pegawai yang masih sporadik
dalam pelaksanaan PTSL, d) kurangnya kualitas SKB dan ASKB.

Strategi atau terobosan yang dilakukan untuk mengatasi
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PTSL ini disajikan dalam
tabel berikut: