Page 134 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang

Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
(Hasil Penelitian Sistematis 2018) 125

peraturan perundang-undangan. Itikad baik dibuktikan dengan
pernyataan pemohon/peserta Ajudikasi PTSL yang menyatakan: a).
tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau
tidak dalam keadaan sengketa; dan b). tidak termasuk atau bukan
merupakan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau BUMN/
BUMD atau Kawasan Hutan.
Pada dasarnya itikad baik dimaknai dengan kejujuran,

kejujuran pemegang hak dalam perolehan tanahnya, jujur dalam
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ketentuan itikad
baik merupakan lawan dari itikad buruk atau ketidakjujuran. Sulit
untuk mengindentifikasi itikad baik karena mempuyai makna yang
abstrak sehingga menimbulkan makna yang berbeda-beda. Itikad
baik dalam pengertian Pasal 19 ayat (2) jujur dalam mengusai fisik
atas tanah dan jujur dalam memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 19

ayat (2) serta ukuran telah melakukan itikad baik dilakukan oleh
Panitia Ajudikasi dalam bentuk pengiraan-pengiraan dalam hati
bahwa pemohon telah memenuhi syarat-syarat administrasi yang
telah ditentukan.

4. Biaya Pajak atas Tanah

Pada dasarnya proses pendaftaran tanah tidaklah murni
keseluruhan kewenangan BPN, karena adanya keterkaitan dengan
intansi lain seperti Kementerian Keuangan dalam hal Pajak
Penghasilan (PPh) dan Pemerintah Daerah dalam hal Bea Perolehan
Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta PPAT untuk pembuatan
akta sebagai syarat untuk menerbitkan sertipikat. Syarat adanya

biaya PPh, BPHTB dan pembuatan akta tanah adalah salah satu faktor
utama penghambat dalam pendaftaran tanah. Selama ini kesan
masyarakat untuk mengurus sertipikat itu mahal, lama dan berbelit-
belit. Biaya mahal karena harus membayar Akta, PPh dan BPHTB,
prosesnya lama disebabkan memerlukan waktu mengurus akta,
membayar pajak, dan proses administrasi di Kementerian ATR/BPN,