Page 139 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang

Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah, dan Legalisasi Aset
130

BPHTB belum diatur dalam Perda. Jika sudah diatur Perda maka
perdanya harus direvisi.
Mekanisme ini dapat diwujudkan apabila ada keiklasan dan
politik will Pemerintah bahwa pendaftaran tanah di seluruh wilayah
indonesia itu penting dan memperpecepat program PTSL sebagai
agenda prioritas. Darmawan (2017), menyatakan PTSL merupakan
terobosan dalam pendaftaran tanah. Secara bertahap desa lengkap

akan terwujud dan ini menjadi embrio terwujudnya peta bidang
di masing-masing lokasi dan impian terwujudnya one map policy.
Lembaga lain akan mendapatkan imbas yang sangat besar terkait
dengan rencana detail tata ruang, penentuan LP2B, collecting
perpajakan, peta sosial/politik dan lain-lain.

E. Kesimpulan
Pelaksanaan PTSL di Kota Bandung di seluruh wilayah yaitu

meliputi 30 kecamatan dan 151 kelurahan dengan tujuan menuju
Kota Lengkap, bahkan melebih target yang telah ditetapkan.
Pencapaian tersebut karena adanya peta dengan skala 1:1000 berkat
kerjasama Pemerintah Kota Bandung yang menyiapkan peta modern
dari Institut Pertanian Bogor (ITB). Peta digital yang mempermudah
BPN untuk mengukur tanah. Di samping capaian yang melebihi
target terdapat juga hambatan-hambatan antara lain lain dalam

pelaksanaan PTSL yang di alami Kantor BPN Kota Bandung secara
umum adalah kuantitas dan kualitas SDM, dan Sarana, Prasarana
dan biaya, serta peran serta masyarakat. Hambatan secara khusus
antara lain: a) Mutasi dan Promosi yang mengakibatkan perlu waktu
untuk menyesuaikan diri, b) kekurangan petugas ukur, c) pola pikir
pegawai yang masih sporadik dalam pelaksanaan PTSL, d) kurangnya
kualitas SKB dan ASKB. Strategi untuk mengatasi hambatan Kantor
BPN Kota Bandung diatasi dngan cara mengadakan Penyusunan
Juknis Internal, Penambahan Petugas, Informasi/ pengumuman Di