Page 144 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Yahman, Akur Nurasa, Westi Utami
126

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 43/HGU/BPN/2002
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA ATAS TANAH
TERLETAK DI KABUPATEN LANGKAT, PROPINSI SUMATERA UTARA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Membaca : Surat permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha dari PT.
Perkebunan Nusantara II tanggal 9 Januari 1997, masing-masing nomor
II.0/X/07/1997, nomor II.0/X/23/1997, nomor II.0/X/30/1997,
II.0/X/42/1997, tanggal 11 Januari 1997 masing-masing nomor
II.0/X/72/1997, nomor II.0/X/73/1997, nomor II.0/X/74/1997, dan nomor
II.0/X/75/1997 beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan
tersebut.

Menimbang : a. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara II adalah Badan Hukum yang
disyahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 8
Agustus 1996 nomor C2-8330.HT.01.01.TH.96, didaftarkan pada
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Deli Serdang tanggal 16
September 1996 nomor 02131100354, dan telah memenuhi syarat
sebagai subyek hak.
b. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara II dan PT. Perkebunan IX sebagai
pemegang Hak Guna Usaha, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor
7 tahun 1996 Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 13 jo. Akta Notaris
Harun Kamil, SH tanggal 11 Maret 1996 nomor 35 dilebur manjadi
“Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II”, dan
telah disyahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 8
Agustus 1996 nomor C2-8330.HT.01.01.TH.96 serta didaftar pada
Kantor Pendaftaran Perusahaan Deli Serdang tanggal 16 September
1996 nomor 02131100354.
c. Bahwa tanah yang dimohonkan perpanjangan jangka waktu Hak Guna
Usaha oleh PT. Perkebunan Nusantara II, merupakan tanah perkebunan
berdasarkan luas dari Sertipikat sebagaimana tersebut dalam daftar
lampiran keputusan ini terletak di Kecamatan Stabat, Wampu,
Secanggang, Binjai Selatan, Sei Bingei, Kuala dan Salapian, Kabupaten
Langkat, Propinsi Sumatera Utara, yang sebagian seluas 18.143,6720 ha
telah diberikan Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Desember 2000 nomor
57/HGU/BPN/2000, sehingga terdapat sisa areal seluas 3.077,7280 ha
(21.221,4000 ha – 18.143,6720 ha) ditangguhkan untuk diadakan
penelitian kembali oleh Panitia B Plus.
d. Bahwa Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara dengan
suratnya tanggal 16 Januari 1999 masing-masing nomor 593.4/074/F
sampai dengan nomor 593.4/077/F, menyatakan bahwa berdasarkan
hasil penilaian terakhir, kebun-kebun yang dimohonkan perpanjangan