Page 145 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Konflik di Perkebunan Eks. HGU PTPN II Sumatera Utara 127

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 44/HGU/BPN/2002
TENTANG
PENOLAKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN
JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA ATAS TANAH
TERLETAK DI KOTA BINJAI, PROPINSI SUMATERA UTARA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Membaca : Surat permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha dari
PT.Perkebunan Nusantara II tanggal 9 Januari 1997 nomor
II.0/X/25/1997, beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu.
Menimbang : a. bahwa PT.Perkebunan Nusantara II adalah Badan Hukum yang
disyahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 8
Agustus 1996 nomor C2-8330.HT.01.01.TH.96, didaftarkan pada
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Deli Serdang tanggal
16 September 1996 nomor 02131100354, dan telah memenuhi
syarat subyek hak.
: b. bahwa PT.Perkebunan II dan PT.Perkebunan IX sebagai
pemegang Hak Guna Usaha, berdasarkan Peraturan Pemerintah
nomor 7 tahun 1996 Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 13 jo.
Akta Notaris Harun Kamil, SH tanggal 11 Maret 1996 nomor 35
dilebur menjadi “Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan
Nusantara II”, dan telah disyahkan berdasarkan Keputusan
Menteri Kehakiman tanggal 1996 nomor C2-
8330.HT.01.01.TH’96 serta didaftar pada Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 September 1996
nomor 02131100354.
: c. bahwa tanah yang dimohon jangka waktu Hak Guna Usaha oleh
PT.Perkebunan Nusantara II, adalahh tanah perkebunan
Pahlawan Timbang Langkat I, Timbang Langkat 2, Timbang
Langkat 3, Timbang Langkat 4, dan perkebunan Sei Mencirim
berdasarkan Sertifikat sebagaimana tersebut dalam daftar
lampiran Keputusan ini seluruhnya seluas 685,6809 ha (enam
ratus delapan puluh lima koma enam sembilan hektar), berstatus
Hak Guna Usaha tercatat atas nama PT.Perkebunan IX d/b PPN.
Tembakau Deli Sumatera Utara dan PT.Perkebunan II, terletak di
Kecamatan Binjai Utara dan Binjai Timur (dahulu Kecamatan
Binjai Selatan), Kota Binjai serta Kecamatan Kotalimbaru.
Kabupaten Deli Serdang (sekarang masuk perluasan wilayah
Kota Binjai). Propinsi Sumatera utara, diperolah berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Negara Agraria tanggal 10 Juni 1965
nomor 24/HGU/1965 yang berakhir haknya tanggal 9 Juni 2000
dan tanggal 19 Nopember 2000.
: d. bahwa terhadap tanah perkebunan Timbang Langkat I, Timbang
Langkat 2, Timbang Langkat 3, Timbang Langkat 4, dan