Page 153 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling 135

Tabel 2. Kronologis Perkembangan Perkara PTUN Nomor
05/G./1999/ PTUN-Dps
No. Putusan Tanggal Para Pihak Hasil Gugatan
Pengadilan/MA Putusan Penggugat
01 PTUN 15 Juli I. Beter melawan Kepala Memenangkan
Denpasar: 1999 Kantor Wilayah BPN gugatan Penggugat
05/G./1999/ Prov. Bali (Tergugat)
PTUN-Dps dan Kepala Kantor
Pertanahan Kab. Badung
(Tergugat Intervensi I)
02 PT TUN 26 April -sda- Dikuatkan PT. TUN
Surabaya: 132/G. 2000, Sby
TUN/ 1999/
PTUN-Sby
03 MA-RI Nomor 26 April -sda- Membatalkan
32 K/TUN/2000 2000 Putu sn PTTUN
Surabaya
04 MA-RI: Nomor 28-12- -sda- Menolak PK Sr. I
08 PK/TUN 2005 Beter. Sertipikat HP
2005 09/Desa Unggasan
dinyatakan Sah;
Sumber: Olahan Data Sekunder Tahun 2015.

Perkara HP Nomor 9/Unggsan ini berkembang ke Aspek Pidana
berdasarkan Putusan MA-RI Nomor 61 PK/Pdt./2004 tertanggal 23
Nopember 2005, Kanwil BPN Provinsi Bali melaporkan Pihak I Wayan Tama
Dkk., ke Pihak yang berwajib dengan surat Laporan Pol Nomor LP/36/
II/2006/Dit/Reskrim tertanggal 1 Pebruari 2006 dengan dugaan melakukan
tindak pidana menggunakan Surat Palsu dan Kejahatan Paksaan Eks. Pasal
263, 266, dan 335 KUHP. Dan setelah proses penyidikan dilakukan oleh
Kepolisian ternyata, terbukti bahwa surat-surat bukti kepemilikan tanah
adat Persil Nomor 40.Kls II, seluas 23,5 Ha terletak di desa Klasiran Tengah
Desa Unggasan Kecamatan Badung Kuta Kabupaten Badung adalah Asli
dan tidak Palsu atau Dipalsukan. Hal ini, diperkuat dengan Surat ketetapan
Pihak Penyidik dengan Surat Nomor SP. Tap/08/VIII/2006/Dit. Reskrim
tertanggal 4 Agustus 2006 ttg Penghentian Penyidikan, serta Surat Nomor
B/76/VIII/2006 tertaggal 4 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Direktur
Reskrim Polda Bali tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.
Selanjutnya oleh Polda Bali, dikeluarkan Surat Nomor SP.Tap/02/
II/2007/Dit. Reskrim tertanggal 26 Pebruari 2007 ttg Pencabutan
Penuntutan.Terhadap keputusan Direktur Reskrim Polda Bali, tersebut,
maka Pihak I wayan Tama Dkk mengajukan Gugatan Pra Peradilan