Page 156 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)
P. 156
Sarjita, Haryo Budhiawan, Sukayadi
138
Tabel 3: Kronologis Perkembangan Putusan Perkara No. 80/
Pdt.G/2008/PN.Dps.
No. Putusan Tanggal Para Pihak Penggugat/ Hasil Gugatan
Pengadilan/MA Putusan Pemohon Penggugat
01 PN Denpasar 6 Oktober PT. Marga Srikaton Dwi
Nomor 80/ 2008 Pratama melawan Kepala
Pdt.G/2008/ BPN RI Dkk (26 Tergugat)
PN.Dps.
02 PT. Denpasar PT. Marga Srikaton Dwi
Nomor 150/ Pratama melawan Kepala
Pdt/2009/PT. BPN RI Dkk (26 Tergugat)
Dps.,
03 Kasasi MA 4 Januari PT. Marga Srikaton Dwi
Nomor 141 K/ 2012 Pratama melawan Kepala
Pdt/2011 BPN RI Dkk (26 Tergugat)
04 Peninjauan 2 Juli 2013 PT. Marga Srikaton Dwi
Kembali Pratama melawan Kepala
MA Nomor BPN RI Dkk (26 Tergugat)
Registrasi: 133
PK/Pdt/2013
Sumber: Olahan Data Sekunder Tahun 2015.
Informasi terakhir, terhadap objek sengketa sudah dieksekusi pada
tanggal 20 Pebruari 2014 berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali
(PK) Mahkamah Agung Nomor Register 133 PK/Pdt/2013 tertanggal 2
Juli 2013. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, pihak kuasa hukum ahli
waris I Made Runcig Sdr. Fatoni masih menyatakan berkeberatan karena
perjanjian ruilslag antara PT. Marga Srikaton Dwi Pratama dengan BPN
RI belum pernah terlaksana. Adapun hasil eksekusi atas putusan perkara
2
Nomor 80/Pdt.G/2008/PN-Dps dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi
Nomor 80/Pdt.G/2008/PN-Dps tertanggal 20 Pebruari 2014. Dari dokumen
BA Eksekusi tersebut diperoleh informasi bahwa: 1) objek sengketa
pernah dilakukan eksekusi dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2000/PN-Dps
sebagaimana tertuang dalam BA Eksekusi tertanggal 28 Pebruari 2007
Nomor 83/pdt.G/20000/PN-Dps; 2) terhadap objek sengketa dimohnkan
untuk dilakukan pengukuran ulang dan menetapkan dengan jelas batas-
batas tanah yang akan dieksekusi; 3) kuasa hukum Termohon Eksekusi
IV s/d Tergugat Eksekusi XI, sangat keberatan dengan dilakukan eksekusi
pada hari ini dan mohon agar eksekusi ditunda.
2 Suara Pembaruan, PN Denpasar Eksekusi Tanah 23,5 Ha di Ungasan, (9 Mei
2015).