Page 161 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling 143

Pengertian yang sama, terdapat dalam Pasal 1 butir 28 Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001,
menyebutkan bahwa “tukar menukar barang milik/tukar guling” adalah
pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik
daerah pada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk
barang tidak bergerak dan menguntungkan daerah.

Istilah “ruilslag” juga diketemukan dalam Surat Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994 tertanggal 20-9-1994 tentang Tata
Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang/Milik Negara khususnya pada
Pasal 2 ayat (1) huruf b, yaitu bahwa ruilslag merupakan salah satu cara
penghapusan barang milik kekayaan Negara. Pasal 2 ayat (1) menegaskan
bahwa penghapusan barang milik kekayaan Negara dapat dilaksanakan
dengan cara:
a. Dijual dengan pelelangan umum melalui Kantor Lelang Negara;
b. Dipertukarkan (Ruilslag);
c. Dihibahkan/disumbangkan dengan pertibangan untuk kepentingan
sosial, keagamaan serta kemanusiaan;
d. Dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah; dan
e. Dimusnahkan.

Istilah lain yang maksudnya sama dengan ruilslag, yaitu terdapat dalam
Pasal 1 butir 8, dan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor
96 PMK.06/2007 tertanggal 4 September 2007 dengan menggunakan
istilah “dipertukarkan” sebagai salah satu bagian dari cara sebagai tindak
lanjut dari penghapusan barang milik Negara. Pada lampiran VIII Permen
Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 diberikan definisi Tukar-menukar
adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang dilakukan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau antara pemerintah
pusat dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk
barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. Dalam tukar-menukar
tersebut ditetapkan barang Milik Negara yang dapat dilakukan Tukar-
menukar, yaitu berupa:
1. Tanah dan/atau bangunan:
a. Yang berada pada pengelola Barang;
b. Yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang.
2. Selain tanah dan/atau bangunan;