Page 162 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Sarjita, Haryo Budhiawan, Sukayadi
144

Penggunaan istilah “dipertukarkan” diatur dalam Pasal 45 ayat (2)
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Dipertukarkan merupakan salah satu cara pemindahtanganan barang milik
negara/daerah. Pengunnaan istilah yang berbeda dengan sebutan “Tukar
Menukar” terdapat dalam Pasal 45 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 1996 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo PP Nomor
38 Tahun 2008. Pemakaian istilah “tukar-menukar” tersebut, kemudian
diikuti oleh Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagai pengganti PP
Nomor 6 Tahun 1996. Pemindahtanganan barang Milik Negara/Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. Penjualan;
b. Tukar Menukar;
c. Hibah; atau
d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.

Istilah “tukar guling” terdapat dalam ketentuan pasal 85 ayat (2) huruf
c Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan
telah dicabut dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 9 Tahun
201 5 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pada Pasal 307 disebutkan bahwa: ayat (1) Barang
milik Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan Urusan pemerintahan
tidak dapat dipindahtangankan. Ayat (3) Barang milik Daerah yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan Urusan pemerintahan dapat dihapus
dari daftar barang milik Daerah dengan cara dijual, dipertukarkan,
dihibahkan, disertakan sebagai modal Daerah, dan/atau dimusnahkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dasar Hukum Pelaksanaan Ruilslag
Dasar hukum pelaksnaan ruilslag (tukar menukar) terdapat dalam
beberapa peraturan perundang-undanga, antara lain:
a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemabaran Negara
Nomor 4355);