Page 165 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling 147

Badung, akan tetapi proses perkarannya dilaksanakan di Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi Denpasar.
b. Kota Surabaya dimana PT. Marga Sri Katon Dwi Pratama mempunyai
Kantor Pusatnya dan ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan
Keputusan Kepala BPN Nomor 9-1-1997 tertanggal 13 Januari 1997;
c. Jakarta Selatan, tepatnya Kantor BPN RI dan Kantor PN Jakarta Selatan.
Mengingat BPN RI sebagai Lembaga/badan yang mengeluarkan
SK Penetapan Pemenang Lelang dan Perkara gugatan Nomor 388/
Pdt.G/2014/PN.Jkt-Sel., sedang dilaksanakan persidangan.

Dalam penelitian ini yang merupakan subjek penelitian adalah semua
pihak yang terlibat lansung dalam penyelesaian perkara. Mengingat, pihak-
pihak yang terlibat langsung dalam tahap-tahap penyelesaian konflik tanah
tersebut, yaitu pihak Pihak-Pihak berperkara termasuk Ahli Waris, Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar, PT Denpasar, dan Pengadilan TUN Denpasar.
Hakim PN Jakarta Selatan, BPN RI (Biro Perlengkapan Sekretaris Utama BPn
dan Direktur Perkara Deputi V BPN RI, Pejabat di Kantor Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, serta Pejabat di Sekretariat
Negara Cq. Deputi Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat Mengingat
jumlah responden dan waktu yang terbatas, maka peneliti perlu melakukan
penetapan jumlah responden yang akan ditetapkan sebagai sampel yang
merupakan bagian atau merepresentativitas populasi dalam penelitian ini.
Terkait dengan data yang diambil dalam penelitian ini dikelompokkan
dalam:
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden
berupa kronologis terjadinya sengketa, alasan atau dalil para pihak
menguasaai tanah, dasar atau pertimbangan dalam menentukan
pilihan-pilihan hukum perdata, hukum administrasi Negara atau TUN
dalam penyelesaian perkara tanah, faktor-faktor yang mendorong upaya
penyelesaian perkara tanah, pihak-pihak yang berperkara, kebijakan
dan pola penanganan dan penyelesaian konflik yang ditempuh, dan lain
sebagainya. Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Denpasar dan PTUN
Denpasar yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara;
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung.
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabuapten Badung
yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak lansung berupa
putusan pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan TUN,