Page 160 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)
P. 160

Sarjita, Haryo Budhiawan, Sukayadi
            142

            merupakan suatu perbuatan hukum (transaksi) ruilslag dengan/atau tanpa
            bangunan gedung yang akan dilepas dengan pengganti berupa tanah saja,
            atau bangunan baru saja, atau tanah beserta bangunan baru pengganti di
            tempat lain yang senilai dengan harga barang yang diserahkan yang akan
            diterima dengan tidak merugikan Negara dan tidak ada penggantian dalam
            bentuk uang.

                Istilah “ruilslag” juga dapat diketemukan dalam Surat Menteri Negara
            Agraria/Kepala BPN Nomor 500-468 tertanggal 12 Pebruari 1996 tentang
            Masalah Ruilslag Tanah-tanah instansi Pemerintah, dengan menggunakan
            istilah tukar-menukar yang disepadankan dengan kata “ruilslag”. Hal yang
            sama,  juga  dapat  diketemukan  pada Surat Menteri Koordinator Bidang
            Politik dan Keamanan Nomor R-130/Menko/Polkam/12/1995 tertanggal 15
            Desember 1995 tentang Penyampaian Kesimpulan Rapat Forum Komunikasi
            Polkam tanggal 16 November 1995. 4

                Selanjutnya  menurut  Ketentuan  Pasal  2 Surat  Keputusan  Menteri
            Keuangan Nomor 350/KMK.03/1994  disebutkan bahwa “tukar-menukar”
            barang  milik/kekayaan  Negara  adalah  pengalihan  pemilikan dan atau
            penguasaan barang  tidak bergerk milik Negara kepada  pihak lain
            (Departemen/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara
            (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi dan swasta dengan
            menerima penggantian uatama dalam bentuk barang tidak bergerak dan
            tidak merugikan Negara
                Jika dicermati secara seksama, dari Pasal 2 Surat Keputusan Menteri
            Keuangan Nomor 350/KMK.03/1994, maka unsur-unsur ruilslag terdiri atas:
            a.  Perbuatan  hukum  yang  berupa  pengalihan  pemilikan dan atau
                penguasaan;
            b.  Objeknya adalah barang tidak bergerak milik Negara (tanah dan/atau
                Bangunan);
            c.   Ditujukan kepada  pihak lain (Depertemen, lembaga, Pemerintah
                Daerah, BUMN/BUMD, koperasi dan swasta);
            d.  Mendapatkan kompensasi/penggantgian utama dalam bentuk barang
                tidak bergerak; dan
            e.  Tidak merugikan Negara.



            4   Sarjita, Petric Adlay, A. K. Ekel., Prosedur Pelaksanaan Ruilslag Barang Milik/
                Kekayaan Negara dan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pelaksanaan Ruilslag
                Tanah dan Bangunan Gudang Bulog Kelapa Gading Jakarta Utara), Yogyakarta:
                PPPM STPN, 2003: hlm. 8.
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165