Page 159 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling 141

Peneliti, menemukan beberapa kejanggalan dalam prosedur pelaksanaan
ruilslag dikaitkan dengan: 1) Tata Ruang/peruntukan lahan; 2) Ruilslag/
tukar menukar Aset Negara; 3) pelanggaran terhadap UU Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolan Lingkungan Hidup; 4) Aspek Hukum
Perumahan dan Permukiman (UU Nomor 4 Tahun 1992); 5) Aspek Hukum
Perizinan; serta 6) Hukum Konservasi dan Hukum Kehutanan; Peneliti
merekomendasikan, bahwa dalam pelaksnaan ruislag yang menjadi
esensi dan harus dipertimbangkan tidak sekedar mengutamakan bisnis/
keuntungan semata, melainkan harus mempertimbangkan kelanggengan
asset Negara/pemerintah.
Dalam penelitian ruilslag yang objeknya Hak Pakai Nomor 9/Ungasan
di Kabupaten Badung Provinsi Bali, peneliti lebih fokus pada realitas yang
mendorong terjadinya carut marut pelaksanaan ruislag yang berakhir /
berujung pada sengketa/perkara baik di pengadilan negeri (perdata dan
pidana) serta PTUN, pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa,
mengadili dan memutus perkara tersebut, serta perbuatan tindakan
hukum Pemerintah (BPN RI) setelah Putusan PK perkara Nomor 133 PK/
Pdt./2013 antara PT. Marga Srikaton Dwi Pratama melawan Kepala BPN
Dkk (26 Tergugat). Sementara mengenai penelitian bagaimana mekanisme
dan prosedur ruilslag HP Nomor 09/Ungasan hanya merupakan salah satu
bagian dari pertanyaan yang akan dilakukan penelitian.

2. Istilah Ruilslag (Tukar menukar/Tukar Guling)

Pembakuan mengenai penggunaan kata “ruilslag” dalam peraturan
3
perundangan-undangan Hukum Nasional sampai saat ini belum ada,
sedangkan kata “ruilslag” terdiri dari kata yaitu “ruil” yang berarti penukaran
atau tukar-menukar, dan kata “slag” yang berarti tipe, rupa, atau jenis.
Dengan demikian secara gramatikal dapat diartikan bahwa ruilslag adalah
penukaran jenis, tipe atau rupa yaitu dari barang yang akan di ruilslag.Istilah
“Ruilslag” dapat diketemukan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 193/KPTS/1988 tentang Pedoman Tata Cara dan Syarat-syarat Tukar
Bangun Ruilslag Tanah dan Bangunan di Lingkungan Kementerian PU,
yaitu pada Bab I Ketentuan umum, angka 3 Pengertian umum Sub Angka 3.1
mengenai Pengertian Umum angka 3.1.1 yang menyebutkan bahwa ruilslag

3 Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia, PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve,
Jakarta, 1999: hlm. 555.