Page 170 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Sarjita, Haryo Budhiawan, Sukayadi
152

BA-51.100/XII/2011. Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang
baru berdiri diatas tanah dengan sertifikat Hak Pakai No. 15 beralamat di
Seminyak Kabupaten Badung sampai saat ini masih dalam pengerjaan,
maka untuk sementara Kantor Pertanahan Kabupaten Badung meminjam
gedung eks Kantor Sosial dan Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Badung untuk melaksanakan pelayanan di bidang pertanahan kepada
masyarakat.Disamping itu Kantor Pertanahan kabupaten Badung juga
didukung oleh sarana alat transportasi berupa Kendaraan operasional yang
terdiri dari 1. Kendaraan Roda Empat (R4) ada sebanyak 5 Unit, dengan
kondisi Baik = 2 unit; Rusak Ringan = 3 unit. 2. Kendaraan Roda Dua (R2)
ada sebanyak 11 Unit, dengan kondisi : Baik = 6 unit; Rusak Ringan = 3
unit; Rusak Berat = 2 unit. Sedangkan Peralatan yang ada sebagai berikut
1.Personal Komputer (PC Unit) sebanyak 42 Unit, dengan kondisi: Baik =
41 unit; Rusak Berat = 1 unit. Note Book sebanyak 20 Unit, dengan kondisi
Baik = 19 unit; Rusak Berat = 1 unit. Printer: Printer ada sebanyak 30 Unit,
dengan kondisi:Baik = 26 unit; Rusak Ringan = 2 unit; Rusak Berat = 2 unit.
Ploter = -Alat Ukur :1. Theodolite ada sebanyak 19 Unit, dengan kondisi
: Baik = 6 unit; Rusak Ringan = 5 unit; Rusak Berat = 8 unit 2 Rambu/
Bak Ukur sebanyak 15 Unit, dengan kondisi:Rusak Ringan = 5 unit; Rusak
Berat =10 unit. GPS sebanyak 20 Unit, dengan kondisi:Baik = 20 unit; d.
KKP, KMPP, Web-Daerah. Kegiatan KKP sudah dilaksanakan dengan Versi
6-9-2011, Kegiatan SKMPP
Untuk Kegiatan SKMPP di Tahun 2012 telah dilaksanakan , dan untuk
pengisian aplikasi telah diisi sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan
mulai dari kegiatan:

1) Keadaan umum Kantor
2) Sumber Daya Manusia
3) Inventaris Kantor
4) Kegiatan Prona dan UKM

D. Program Unggulan, Program Strategis dan Capaiannya

1) Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).Melalui persertifikatan
hak atas tanah adalah Bagian Program Pengelolaan Pertanahan Nasional
yang dilaksanakan dalam ramgka pemberdayaan masyarakat. Salah satu
persyaratan untuk mendapat kredit usaha secara maksimal bagi UMK