Page 277 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Pengadaan Tanah Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II: ... 259

D. Kerangka Pemikiran

Agar dapat memberikan ilustrasi secara komprehensif mengenai
kendala dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dan gagasan
upaya penyelesaiannya, akan dikemukakan beberapa hal terkait: (a) Posisi
jalan tol dalam pembangunan untuk kepentingan umum, (b) manfaat
jalan tol, dan (c) perkembangan pembangunan jalan tol di Indonesia dan
permasalahan pengadaan tanah yang umum terjadi.

1. Posisi jalan tol dalam pembangunan untuk kepentingan
umum
Pengertian “kepentingan umum” dalam konteks pengadaan tanah telah
disebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
Frasa “kepentingan umum” ini ditemukan dalam banyak sumber, yaitu :
(a) “..Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara
serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut,
dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur
dengan Undang-undang” ; (b) “...Untuk kepentingan umum termasuk
9
kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat,
demikian pula kepentingan untuk pembangunan, maka Presiden dalam
keadaan memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman
dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak atas tanah dan
benda-benda yang ada di atasnya” ; (c) ” pembangunan mempunyai sifat
10
kepentingan umum apabila kegiatan tersebut menyangkut: (i) kepentingan
Bangsa dan Negara, dan atau (ii) kepentingan masyarakat luas, dan atau
(iii) kepentingan rakyat banyak/bersama, dan atau (iv) kepentingan
pembangunan ; (d) “kepentingan umum” adalah kepentingan Bangsa dan
11
Negara dan atau kepentingan masyarakat luas ; (e) Kepentingan umum
12

9 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negar 1960-104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
10 Pasal 1, UU No. 20 Tahun 1961tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-
Benda Yang Ada di Atasnya (Ln 1961/288: Tln No. 2324, Lembaran Negara Dan
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1961).

11 Pasal 1, Inpres No. 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak
Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya.
12 Penjelasan Pasal 32 UU Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3451)