Page 278 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Senthot Sudirman, Dian Aries Mujiburrohman, Theresia Suprianti
260

adalah kepentingan Bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat
bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku .
13
Istilah “kepentingan umum” juga ditemukan dalam beberapa peraturan
perundang-undangan tentang pengadaan tanah yang didefinisikan sebagai
“kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat” dan “kepentingan
14
Bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah
dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat . Pengertian
15
“kepentingan umum” yang sama dengan yang tertera dalam Pasal 1 angka 6
UU Nomor 2 Tahun 2012 tersebut juga dikemukakan dalam Perpres Nomor
71 Tahun 2012 .
16
Berdasarkan pengertian mengenai “kepentingan umum” tersebut di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa “pembangunan untuk kepentingan
umum” adalah berbagai jenis pembangunan yang diperuntukkan
bagi kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Dari beberapa pengertian mengenai istilah
“kepentingan umum” dari pembangunan untuk kepentingan umum di
atas, secara eksplisit oleh Pemerintah telah dijabarkan ke dalam jenis-jenis
pembangunan untuk kepentingan umum melalui Pasal 5 Perpres No. 36
Tahun 2005 dan Perpres No. 65 Tahun 2006 serta Pasal 10 UU No. 2 Tahun
2012. Dalam Pasal 5 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 disebutkan bahwa ada
19 jenis pembangunan yang dikategorikan sebagai pembangunan untuk
kepentingan umum, 7 (tujuh) jenis pembangunan (dalam Perpres Nomor
65 Tahun 2006 Pasal 5), dan 18 (delapan jenis) (dalam UU Nomor 2 Tahun
2012 Pasal 10).
Dari kedua Perpres dan undang-undang tentang pengadaan tanah
tersebut dapat dipetik informasi bahwa pemerintah telah mempersempit
jenis-jenis pembangunan untuk kepentingan umum dari 19 jenis (Pasal 5,

13 Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU
No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI
Nomor 35).
14 Pasal 1, angka 5 Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Pasal 1, angka 5 Perpres No. 65
Tahun 2006.

15 Pasal 1 angka 6, UU Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
16 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara RI Tahun 2012 Nomor 156).